Jokowi Buka Pariwisata saat New Normal, Muhammadiyah Pertanyakan Kasus Covid-19 yang Masih Tinggi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Persiapan menuju new normal yang kini digaungkan Presiden RI Jokowi rupanya belum mendapat dukungan semua pihak.

Hal itu dikarenakan kasus Covid-19 di Tanah Air dinilai masih tinggi.

Apalagi, sektor pariwisata akan dibuka kembali menyusul rencana pemerintah untuk menerapkan fase new normal di tengah pandemi virus corona Covid-19 ini.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempertanyakan kebijakan new normal yang diwacanakan oleh pemerintah.

Kemudian Ketua DPR juga menilai bahwa wacana new normal ini terlalu tergesa-gesa.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pariwisata Wishnutama menegaskan, aktivitas pariwisata di suatu daerah nantinya bisa saja dihentikan lagi jika kasus penularan virus corona mengalami kenaikan.

"Ya tentu Pak Presiden menyampaikan juga kalau Covid-19 naik lagi, tentu diberhentikan lagi," kata Wishnutama usai rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi lewat video conference, Kamis (28/5/2020).

Oleh karena itu, Wishnutama menegaskan harus ada prosedur yang ketat sebelum suatu tempat wisata dibuka kembali.

Pertama, pemda harus memastikan bahwa penularan virus corona di wilayah tersebut sudah minim.

Lalu setiap tempat wisata juga harus melalui berbagai tahapan mulai dari menyusun standar operasional prosedur (SOP), melakukan simulasi, sosialisasi, hingga uji coba.

• Jokowi Tinjau Kesiapan Mal Jelang New Normal, Anies Tegaskan Pembukaan Mal 5 Juni Hanya Imajinasi

• Jokowi Tinjau Persiapan New Normal di Summarecon Bekasi, Fadli Zon Beri Gelar Duta Mall Indonesia

Wishnutama mengingatkan setiap baik hotel, restoran, jasa transportasi atau pun wisata alam untuk menerapkan Protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

"Kalau perlu izin dicabut kalau tak mematuhi protokol kesehatan yang kita siapkan," kata dia.

Selain itu, Wishnutama juga mengingatkan masyarakat yang akan berwisata untuk juga mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan.

"Ini harus disiplin sekali menurut saya," kata dia.

Di samping itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai wacana penerapan new normal ini tidak relevan dilaksanakan lantaran angka penularan Covid-19 di Indonesia saat ini masih terbilang tinggi.

"Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (28/5/2020).

"Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?" lanjut dia.

Menurut Haedar, wajar apabila pernyataan pemerintah tentang new normal belakangan ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan di kalangan masyarakat.

Di satu sisi, pemerintah masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah. Tapi, di sisi lain pemerintah menyampaikan pemberlakuan relaksasi.

"Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," tutur Haedar.

• New Normal Dimulai di 4 Provinsi Termasuk Jawa Barat, Ini Kata Jokowi

• Jokowi Persiapkan DKI Jakarta Menuju New Normal, Anies Malah Ungkap Kemungkinan PSBB Diperpanjang

Atas sikap pemerintah ini, menurut Haedar, wajar publik menilai pemerintah lebih mementingkan sektor ekonomi ketimbang keselamatan rakyatnya sendiri.

Ia mengatakan, penyelamatan ekonomi memang penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah keselamatan masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah meminta supaya pemerintah mengkaji dengan saksama pemberlakuan new normal.

Pemerintah juga diminta memberi penjelasan yang objektif dan transparan mengenai dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuan new normal, hingga konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya di wilayah PSBB.

Pemerintah juga diminta menyampaikan jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, serta persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Covid-19 tak semakin meluas karena kebijakan tersebut.

Haedar mentatakan, tanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal sepenuhnya ada pada pemerintah.

"Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.

DPR Nilai Terlalu Tegesa-gesa

Data kasus Covid-19 di Indonesia kini sudah mencapai angka 23 ribu kasus.

Namun, angka ini masih diragukan, banyak yang meyakini pemerintah masih tidak transparan soal data kasus infeksi Virus Corona.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan data Covid-19 secara transparan sebelum menerapkan new normal atau kenormalan baru.

• Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan Prosedur New Normal di Stasiun MRT

• Roy Suryo Soroti Panci di Belakang Jokowi Saat Lebaran, Gus Nadir Beri Tanggapan Pedas : Gak Ngefek

Dilansir dari TribunnewsWiki, Puan menyatakan penerapan kenormalan baru harus berlandaskan pada kajian ilmiah yang mendalam.

"Transparansi data menjadi penting, sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Ia menuturkan, pelaksanaan kenormalan baru di masa pandemi Covid-19 tak boleh dilakukan tergesa-gesa.

Menurut Puan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun telah menyusun pertimbangan bagi negara-negara untuk menuju kenormalan baru.

"Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona, kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus, dan melacak tiap kontak," ujar Puan.

Puan pun mendorong pemerintah agar menyusun dengan cermat protokol kesehatan di masa kenormalan baru.

Ia berharap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah tidak menimbulkan kebingungan baru di masyarakat.

Puan menjelaskan, dalam protokol kenormalan baru, juga harus ada skenario jika ada gelombang kedua wabah virus corona.

"Di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika baru tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona. Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan," ucapnya.

"Semuanya nanti harus dilakukan secara disiplin, baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga," tegas Puan.