Luhut Beberkan Alasan Kenapa Pemerintah Belum Umumkan Berlakunya New Normal

Pemerintah kata dia, terus menyiapkan berbagai hal sebelum mengumumkan berlakunya new normal.

Editor: Vivi Febrianti
Kompas.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Panjaitan(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan pemerintah belum mengumumkan berlakunya era kenormalan baru atau new normal.

Ia mengatakan, keputusan berlakunya era kenormalan baru atau new normal tidak bisa dipatok berdasarkan tanggal pasti. Namun berdasarkan angka dan kurva kasus wabah virus corona (Covid-19).

"Keputusan re-opening (kenormalan baru) bukan didasarkan tanggal pasti. Saya ulangi, bukan tanggal pasti melainkan oleh data dengan indikator threshold yang terukur, penurunan ODP, PDP dan penurunan kasus,"  ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

"Nah itu sebabnya, sampai hari ini Presiden belum mengumumkan (berlakunya ner normal)," sambung dia.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 bila status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dilonggarkan.

Dalam dua minggu terakhir, Luhut melihat adanya penurunan kasus baru Covid-19. Ia menilai sudah waktunya PSBB dilonggakan.

"Tapi kalau tidak disiplin, enggak tertutup kemungkinan kita tutup lagi," ucapnya.

Luhut mengatakan, bila masyarakat tidak disiplin, maka dikhawatirkan akan terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah kata dia, terus menyiapkan berbagai hal sebelum mengumumkan berlakunya new normal.

Ia memastikan pemerintah akan tetap mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ada tiga tahapan yang akan dievaluasi setiap bulannya ketika pemerintah melonggarkan PSBB dan menjalankan kenormalan baru.

"Memastikan setiap protokol kesehatan diterapkan selama PSBB. Koordinasi dengan pemda untuk memastikan kesiapan daerah dan menjaga komunikasi yang baik dengan warga," kata Luhut.

Luhut membantah koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik, misalnya dengan Pemprov DKI Jakarta. Luhut mengaku sering menelepon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ada yang bilang, itu Menteri Ad Interim Perhubungan tidak berkoordinasi dengan Gubernur DKI. Siapa bilang? orang kami telepon-teleponan. Kami bicarakan jelas. Karena ini masalah ramai-ramai, bukan masalah per orang. Jangan dibikin masalah per orang," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sudah saatnya masyarakat dapat hidup berdamai dengan Covid-19.

Selama wabah masih ada, Jokowi juga meminta agar masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan.

New normal merupakan bagian dari strategi menghadapi pandemi virus corona. Strategi utama yang disarankan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), yakni test, tracing, treat dan isolate.

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved