Breaking News:

Pemprov Jateng Matangkan Formula untuk Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggodok formula yang tepat untuk membangkitkan ekonomi. Salah satunya adalah pembangkitan ekonomi desa

Istimewa
Gubernur Ganjar Pranowo memimpin Rapat dgn Asisten Ekbang dan OPD terkait tentang Rencana Aksi Pembangkitan Ekonomi Desa di Ruang Rapat Ged. B Lt. 5. Jumat (19/6/2020) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus mematangkan formula yang tepat untuk membangkitkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Satu di antara yang menjadi fokus adalah pembangkitan ekonomi desa.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan pembangkitan ekonomi desa beberapa sudah berjalan sejak bulan Mei lalu. Di antaranya di sektor pertanian yang meliputi pertanian pangan, kelautan, termasuk perkebunan, hortikultura dan sebagainya.

"Kita mencoba membina agar ada stimulan ekonomi yang bisa kita gelindingkan untuk sektor-sektor ini. Apalagi yang mereka terdampak," kata Ganjar Pranowo usai memimpin Rapat Rencana Aksi Pembangkitan Ekonomi Desa di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (19/6/2020).

Berikutnya yang sudah dimulai sejak bulan lalu adalah industri kecil menengah (IKM) seperti membuat masker dan makanan.

Ganjar Pranowo menjelaskan dari hasil riset kecil yang dilakukan ternyata para pelaku IKM ini membutuhkan tiga hal. Pertama, ingin diajari marketing.

Kedua, ingin diajari menggunakan teknologi informasi terutama tentang market place agar mereka bisa berdagang daring. Ketiga, ingin diajari packaging (pengemasan).

"Tapi secara keseluruhan sambatnya sama, akses modal. Maka hari ini kita temukan pakar dari Undip dan teman-teman yang akan mengeksekusi pada sektoral itu. Kira-kira perbaikannya apalagi," ungkapnya.

Kesimpulan sementara dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa pengelompokan atau pelembagaan kelompok-kelompok bisnis itu penting. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok usaha kecil.

"Pengelompokan itu agar mereka bisa sharing, bisa saling mendukung, kemudian tentu saja mereka nanti butuh akses modal sehingga nanti aksesnya itu individual atau kelompok. Masing-masing bertanggung jawab atau mau diberikan sana bergulir," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini akan menjembatani dengan menyiapkan lagi proses yang lebih tinggi, baik segi regulasi maupun akses-akses yang dibutuhkan itu. Misalnya untuk akses modal, akan dilihat apakah dari APBD bisa atau tidak. Jika tidak maka akan dicarikan dari perbankan.

Begitu juga terkait dengan pelatihan melalui kerjasama dengan market place yang sudah unicorn serta pendampingan dari dinas terkait dan juga keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu.

"Hari ini kita kumpulkan untuk merapikan itu. Tapi saya sudah minta tadi beberapa contoh yang sudah berjalan. Nanti akan kita cek perkembangannya," kata Ganjar.

Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved