Isi Surat Perintah Megawati Setelah Bendera PDIP Dibakar : Tempuhlah Jalur Hukum

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sehari setelah pembakaran bendera PDIP di depan Gedung DPR RI, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bereaksi.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia tepat sehari setelah peristiwa pembakaran bendera partainya.

Diketahui, massa terjun melakukan aksi demo di depan DPR untuk menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dalam aksi itu, disebut ada pembakaran bendera PKI yang juga disusul pembakaran bendera partai PDIP.

Surat yang ditandatangani Megawati itu meminta agar kader PDIP bersiap siaga, namun tetap mengedepankan proses hukum dalam kasus pembakaran bendera.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah mengkonfirmasi kebenaran bahwa surat itu dikeluarkan oleh Megawati.

"Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah," ujar Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020).

Berikut surat perintah dari Megawati bagi seluruh kader PDIP di Tanah Air :

SURAT PERINTAH HARIAN
KETUA UMUM PDI PERJUANGAN

Merdeka !!!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi di kuyo-kuyo, di pecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

Terus rapatkan barisan!
Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat,
karena rakyatlah cakrawati Partai.

Sekali Merdeka Tetap Merdeka!
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!

Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap menjaganya!!!

Jakarta, 25 Juni 2020

Megawati Soekarnoputri

Kata Hendi

Merespon kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan pada demonstrasi di depan Gedung DPR, Rabu (24/6), politikus PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi meminta seluruh kader, simpatisan, serta relawan untuk bisa mengikuti komando pimpinan partai.

Menurutnya, saat ini memang sedang ada pihak-pihak yang terus mencoba untuk memancing di air keruh, termasuk dalam aksi pembakaran partainya, tapi meskipun begitu, sikap tegak lurus pada perintah partai harus dikedepankan.

Untuk itu dirinya saat ini mendukung penuh upaya jalur hukum yang ditempuh DPP PDI Perjuangan dalam memproses kasus tersebut.

Pria yang akrab disapa Hendi itu bahkan menegaskan, bahwa pelaku harus dihukum seberat -beratnya, karena telah melakukan tindakan pembakaran bendera partainya dengan sengaja.

"Saya sepakat dengan yang disampaikan mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, untuk mengedepankan proses hukum dalam kasus ini.

Dan dalam perintah harian ibu Ketum yang dikeluarkan hari ini, pada tanggal 25 Juni 2020 juga ditegaskan untuk menempuh jalur hukum, agar jangan sampai memecah belah bangsa, karena kami adalah pengikut Bung Karno, yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa," jelasnya.

Namun meskipun begitu, Hendi sebagai Ketua PDI Perjuangan Kota Semarang menegaskan bahwa dirinya siap menerima komando pimpinan partai, jika diperlukan untuk mengerahkan massa.

"PDI Perjuangan adalah partai militan dengan kekuatan akar rumput yang besar, kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa.

Tapi kami siap menerima komando pimpinan partai jika sedulur-sedulur diminta bergerak, dan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Dimana sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, yang sering disebut sebagai Kandang Banteng, Kota Semarang menjadi salah satu daerah dengan kader banteng terbesar.

Di sisi lain, Hendi juga memerintahkan kepada seluruh kader, simpatisan, dan relawan di Ibu Kota Jawa Tengah untuk merespon kasus tersebut dengan mengibarkan bendera PDI Perjuangan di tempat masing-masing.

"Saya meminta untuk sedulur-sedulur kader, simpatisan, relawan PDI Perjuangan di seluruh Kota Semarang, untuk mengibarkan bendera partai setinggi-tingginya di tempat masing-masing.

Mari tunjukkan kekompakan kita sebagai keluarga besar PDI Perjuangan," pintanya.

Kata Ganjar

Politisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo berpesan ke para pembakar bendera PDI Perjuangan. 

Dia menegaskan PDI Perjuangan tidak setuju dengan paham PKI. 

"Saya orang PDIP, sudah cukup lama dan saya bukan PKI."

"Kami PDI, kami juga tidak setuju dengan PKI."

"Itu clear."

"Semua paham yang dilarang, kami tidak ada di sana, karena kami berada pada barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima tribunjateng.com, Kamis (25/6/2020).

Ia melihat ada upaya pihak lain yang ingin menyudutkan bahwa PDIP itu adalah PKI.

"Maaf ya, tidak! Kami bukan PKI, kami orang beragama dan juga anti PKI," tegasnya.

Menurutnya, isu itu hanya ditempelkan saja untuk memprovokasi.

Ia juga heran, kenapa pada aksi itu mereka menyandingkan bendera PDIP dengan bendera PKI.

"Saya tidak tahu mereka dapat bendera PKI dari mana, kalau bendera PDIP bisa dibeli, tapi kalau bendera PKI dari mana?"

"Pasti itu diproduksi."

"Menurut saya aparat penegak hukum ambil saja itu, siapa yang membakar, dapat bendera PKI dari mana."

"Dugaan saya, mereka nyablon sendiri," imbuhnya.

Ganjar juga mengimbau semua kader tak terprovokasi pembakaran bendera partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.

Dia sangat menyesalkan aksi tak terpuji itu.

"Kader jangan sampai terpancing pada provokasi itu."

"Jaga diri baik-baik, serahkan kasus ini pada DPP karena DPP PDIP sudah menyiapkan untuk mengambil langkah hukum," kata Ganjar.

Ia mendukung sepenuhnya DPP PDIP untuk mengambil jalur hukum dalam persoalan ini.

Menurutnya, cara itu adalah cara yang terbaik.

PDIP, lanjutnya, sudah sangat terbiasa bergerak secara konstitusional.

Dirinya mencontohkan, peristiwa 1996 saat PDIP diinjak-injak tidak karuan dan berjuang dengan cukup panjang.

"Siapa yang menginjak-injak itu, tidak ada yang tidak tahu."

"Semuanya tahu."

"Kita bertahan secara konstitusional dan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri/Ketum PDIP) memerintahkan untuk mengambil langkah hukum saat itu."

"Cara itu akhirnya yang kita percaya," terangnya.

Menurutnya, saat ini PDIP sedang digoncang dalam kontestasi politik.

Sebenarnya itu hal yang biasa saja, namun seharusnya semua harus saling menghormati antar-intitusi.

"Tidak setuju boleh, tapi merusak janganlah."

"Ini pasti ada yang tidak suka dengan situasi kondisi politik yang berjalan hari ini, sehingga mereka ingin mendistorsi," ujarnya.

Pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi demo penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) di depan Gedung DPR RI Jakarta menimbulkan kontroversi.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Megawati Keluarkan Surat Perintah kepada Kader PDIP Seluruh Indonesia Pascapembakaran Bendera