Sampai Mention Kaesang & Gibran, Susi Pudjiastuti Sindir Kebijakan KKP, Ulas Ucapan Jokowi Terdahulu

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Susi Pudjiastuti kembali menyuarakan pendapatkan soal kebijakan yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan tanah air.

Sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti seolah tak habis pikir dengan kebijakan yang kini ada di KKP.

Karenanya, Susi Pudjiastuti pun mengurai protes di media sosial soal beberapa kebijakan KKP yang dianggapnya merugikan masyarakat dan bangsa.

Tak cuma melayangkan protes dan argumen, Susi Pudjiastuti bahkan sampai menandai akun media sosial kedua putra Presiden Jokowi.

Ya, baru-baru ini, Susi Pudjiastuti menandai akun Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming.

Hal itu dilakukan Susi Pudjiastuti seolah agar mendapat respon atau minimal perhatian dari putra orang nomor satu Indonesia.

Aksi yang dilakukan Susi Pudjiastuti itu dilakukan pada Jumat (26/6/2020).

Dalam laman media sosialnya yang sudah terverifikasi, Susi Pudjiastuti membagikan sebuah artikel lawas di tahun 2019.

Artikel itu berisi ucapan Jokowi soal penegasannya bahwa tak ada visi misi menteri.

• Cerita Susi Pudjiastuti Nyebur ke Laut, Dikira Berani Padahal Gara-gara Ini, Sampai Diledek Jokowi

• Kaget Putra Tampannya Digoda Kiky Saputri, Susi Pudjiastuti : Lo Berani Bayar Komisi Mertua Berapa ?

Presiden Joko Widodo kala itu mengingatkan kepada jajarannya tak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Pada sidang paripurna yang pertama pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, terutama yang akan kita kerjakan, kerja kerja besar yang akan kita lakukan dalam 5 tahun ke depan," kata Jokowi.

"Terutama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden," sambungnya.

Ucapan yang sempat dilayangkan Presiden Jokowi itu pun kembali diulas Susi Pudjiastuti.

Mengungkit soal kebijakan KKP, Susi Pudjiastuti pun membandingkannya dengan ucapan Jokowi terdahulu.

Hingga akhirnya, Susi Pudjiastuti mengaku tak percaya jika kebijakan KKP saat ini adalah atas izin Jokowi.

"Walau ini kata beliau , saya pribadi masih belum percaya kalau sekarang KKP ijinkan ekspor bibit lobster, Cantrang diijinkan resmi, kapal2 ex asing jalan lagi itu atas ijin beliau @jokowi," tulis Susi Pudjiastuti dilansir TribunnewsBogor.com.

Bukan cuma melayangkan protes hingga menyinggung ucapan Jokowi terdahulu, Susi Pudjiastuti juga turut menandai beberapa akun.

Yakni akun dua putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming.

Aksi Susi Pudjiastuti yang menandai akun Kaesang dan Gibran sontak menyita perhatian publik.

• Anies Baswedan Larang Pemakaian Kantong Plastik di Jakarta, Susi Pudjiastuti Beri Pujian: Bravo DKI

• Disebut Kandidat Calon Presiden Perempuan Pertama Hasil Pemilu, Begini Jawaban Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti Memohon ke Presiden Jokowi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bermohon kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk tegas memberantas pelaku illegal fishing dan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Yaitu, kebijakan yang mengizinkan kapal ikan asing masuk ke wilayah Indonesia, legasilasi alat-alat tangkap yang merusak lingkungan, seperti cantrang, pukat hela (trawl), dan pukat cincin (purseiners).

"Saya mohon kepada Pak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF, untuk mencegah kapal-kapal asing masuk, untuk mencegah kembalinya alat-alat tangkap tidak ramah lingkungan," dalam acara webinar, Jumat (12/6/2020).

Susi mengaku sangat khawatir dengan kondisi laut saat ini.

Menurut dia, hanya Jokowi yang bisa mencegah hal buruk kembali terjadi di laut Indonesia karena kepemimpinan ada di bawahnya.

"Hanya satu pikir saya bisa menyelesaikan kekhawatiran ini, karena Pak Presiden mempunyai semua kewenangan, ultimate power, dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakkan seluruh pembantu Bapak," kata Susi.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menerbitkan revisi soal perizinan delapan alat tangkap baru, termasuk cantrang.

Delapan alat tangkap ini merupakan alat penangkap ikan (API) yang belum diatur atau dilarang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2016.

Delapan alat tangkap ikan baru itu disusun berdasarkan hasil kajian sebagai tindak lanjut Menteri KP Nomor B.717/MEN-KP/11/2019 tentang Kajian terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Adapun delapan alat tangkap yang ditambah dalam daftar legal, yaitu pukat cincin pelagit kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagit besar dengan dua kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis (squid jigging), dan huhate mekanis.

KKP juga merevisi peraturan perikanan tangkap, yang kembali mengizinkan kapal-kapal ikan berukuran di atas 200 gross ton (GT) kembali beroperasi dengan persentase skala usaha sebesar 22 persen.