Anak Buah Prabowo Bantah Pernyataan Ahmad Dhani soal Surat Pemecatan Gerindra: Saya Pastikan Tak Ada
Pernyataan Ahmad Dhani soal surat pemecatan Gerindra saat dilantik itu tidak dibenarkan oleh anak buah Prabowo, Andre Rosiade dan Habiburokhman.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menanggapi pernyataan Ahmad Dhani beberapa waktu lalu.
Hal itu berkaitan dengan pernyataan Ahmad Dhani soal adanya surat pemecatan yang ada di Partai Gerindra.
Pernyataan itu pun dibantah tegas oleh Andre Rosiade.
Dilansir dari Kompas.com, Andre Rosiade membantah adanya surat pemecatan yang harus ditandatangani saat dilantik jadi anggota parlemen.
Andre Rosiade merasa tidak pernah meneken surat yang mengatur bahwa partai dapat memecatnya kapan saja.
Padahal hal itu perna disampaikan oleh musisi sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani perihal surat pemecatan tersebut dalam tayangan YouTube Deddy Corbuzier.
"Enggak ada, saya enggak ada tanda tangan surat pemecatan. Saya pastikan enggak ada," kata Andre Rosiade, saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/7/2020).
Menurut Andre Rosiade, Prabowo Subianto sebagai pimpinan Partai Gerindra selalu bersikap demokratis.
Menurut dia, tidak ada sikap sewenang-wenang, meski Prabowo Subianto memegang kekuasaan tertinggi sebagai penentu kebijakan partai.
"Arah kebijakan partai tentu ada di tangan ketua dewan pembina, yaitu Pak Prabowo, tapi Gerindra partai yang demokratis sehingga Pak Prabowo selalu mendengarkan masukan kader-kader beliau sebelum mengambil keputusan," ujar Andre Rosiade.
• Ahmad Dhani Ingin Jodohkan Dul dengan Putri Mulan Jameela, Maia Estianty Lebih Pilih 3 Gadis Ini
• Maia Estianty Tanya El Rumi Pilih Ayah atau Bunda saat Cerai dari Ahmad Dhani
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR, Habiburokhman.
Ia juga membantah pernyataan Ahmad Dhani soal adanya surat pemecatan yang harus diteken para anggota DPR ketika dilantik.
Ia mengaku hanya ingat pernah meneken pakta integritas yang isinya mengatur untuk taat pada AD/ART, program-program, dan keputusan partai.
"Kalau seperti militer dalam konteks disiplin mungkin ada benarnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Anggaran Dasar, setiap kader wajib mematuhi kebijakan dan program partai," kata Habiburokhman.
Namun terkait soal surat pemecatan, dirinya tak penah melakukan itu.
