Breaking News:

Ombudsman RI Sebut Puncak Bogor Sudah Seperti Negara Lain : Imigran Mampu Beli Tempat Usaha

Anggota Ombudsman RI Prof. Adrianus Meliala mengatakan bahwa kawasan Puncak Bogor sudah seperti negara lain.

TribunnewsBogor.com
Imigran Puncak terjaring razia 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Anggota Ombudsman RI Prof. Adrianus Meliala mengatakan bahwa kawasan Puncak Bogor sudah seperti negara lain.

Hal ini karena banyaknya plang-plang tulisan Arab khususnya di kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor seiring dengan banyaknya wisatawan asal Timur Tengah berdatangan ke sana.

"Secara tampilan, di situ sudah seperti dunia lain, sudah seperti negara lain yang penuh dengan kehadiran orang-orang terutama berasal dari negara-negara Arab," kata Prof. Adrianus dalam jumpa pers secara daring, Kamis (30/7/2020) sore.

PAra imigran masih membuka usaha pangkas rambut di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor
Para imigran masih membuka usaha pangkas rambut di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor (TribunnewsBogor.com/Damanhuri)

Mulai dari sana, lanjut dia, menimbulkan pertanyaan apakah hal ini direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor atau akibat dari pembiaran dari Pemkab Bogor.

Hal inilah yang menjadi alasan Ombudsman melakukan investigasi di kawasan wisata Puncak Bogor ini.

Terkait WNA asal Timur Tengah di kawasan Puncak, kata dia, ada dua kelompok yakni Imigran dan Turis.

"Turis itu kemudian menguasai aset, membeli aset, membeli tempat usaha yang mana itu sebetulnya tidak boleh. Jangan lupa, beberapa imigran yang datang juga bukan imigran miskin, punya uang juga, kemudian beli aset juga," katanya.

Para imigran di puncak saat didata petugas imigrasi
Para imigran di puncak saat didata petugas imigrasi (TribunnewsBogor.com)

Selain itu, perkawinan antara WNA dengan orang lokal juga bisa berdampak pada sah tidaknya perkawinan tersebut termasuk status anaknya dan yang lainnya.

Papan reklame bertulisan Arab di kawasan Puncak Bogor, kata dia juga melabrak beberapa ketentuan lain dalam hal Bahasa Indonesia, padahal ini jadi salah satu sumber pendapatan daerah bagi Pemkab Bogor.

"Maka terkait permasalahan-permasalahan yang tadi kami lihat, kami saksikan, kami sampai pada suatu dugaan bahwa telah terjadi potensi maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dari Pemda Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved