Breaking News:

Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi di Puncak Bogor : Kabupaten Bogor Ketimpa Masalah

Ombudsman Republik Indonesia mengaku menemukan potensi maladministrasi di kawasan Puncak Bogor

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Ombudsman RI menggelar konferensi pers secara daring terkait temuan potensi maladministrasi di Puncak Bogor, Kamis (30/7/2020) sore. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Ombudsman Republik Indonesia mengaku menemukan potensi maladministrasi di kawasan Puncak Bogor yang ramai didatangi warga negara asing (WNA) asal Timur Tengah.

Yakni tindakan pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum berdasarkan investigasi atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman.

"Jadi memang Kabupaten Bogor ini ketimpa masalah ini," kata Anggota Ombudsman RI Prof. Adrianus Meliala dalam jumpa pers secara daring, Kamis (30/7/2020) sore.

Prof. Adrianus mengatakan bahwa di kawasan Puncak Bogor ini amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2016 mengenai penanganan imigran belum dilaksanakan.

Sehingga dapat berpotensi maladministrasi berupa tindakan pengabaian kewajiban hukum.

Dia membeberkan, para omigran di kawasan Puncak Bogor ditempatkan di rumah-rumah dalam suatu area klaster.

"Awalnya begitu, tapi kemudian mereka datang lagi dan mereka tinggal di luar klaster itu. Bahkan mereka dengan turis berbaur. Turis ini juga karena tidak diawasi, kemudian beli aset, mulai kawin mawin, macem-macem," terang Prof. Adrianus.

Selain itu, Ombudsman juga menemukan terkait tidak adanya data jumlah imigran, pekerjaan informal yang dilakukan oleh WNA, status kepemilikan aset tanah, izin mendirikan bangunan dan tempat usaha yang tidak sesuai, serta status dan administrasi anak hasil perkawinan campuran.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, Prof. Adrianus mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor harus segera mengambil langkah pembenahan.

"Jika tidak, maka dapat berpotensi maladministrasi yaitu tindakan pembiaran. Selain itu, belum dilaksanakannya amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2016 mengenai penanganan imigran juga dapat berpotensi maladministrasi berupa tindakan pengabaian kewajiban hukum," ungkapnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved