Breaking News:

DPRD Kota Bogor Dorong Perda Perlindungan Disabilitas, Akan Ada Sanksi Bagi Pelanggar

DPRD Kota Bogor mengajukan Rancangan Peraruran Dareah (Raperda) inisiatif tentang perlindungan penyandang di sabitilias.

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Koordinator Panitia Khusus (Pansus), Eka Wardhana saat berdiskusi dan bertemu dengan sahabat disabilitas di ruang kerjanya. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - DPRD Kota Bogor mengajukan Rancangan Peraturan Dareah (Raperda) inisiatif tentang perlindungan penyandang disabilitas.

Koordinator Panitia Khusus (Pansus), Eka Wardhana mengatakan, secara pribadi, dirinya sebagai bagian dari keluarga disabilitas merasakan betul ada hak-hak yang memang belum bisa terpenuhi dimana Kota Bogor belum memiliki Perda tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

"Saya berharap setelah pembahasan, kemudian disepakati raperda menjadi perda, maka semua hak-hak yang memang menjadi kewajiban pemerintah daerah Kota Bogor dan masyarakat juga terlibat disitu memiliki landasan hukum nantinya," ujarnya.

Terkait masukan dari Wali Kota Bogor mengenai pemberian sanksi bagi yang tidak melaksanakan Eka mengaku sangat senang dan akan mengkaji untuk detail sanksi yang diberikan.

Eka menjelaskan bahwa raperda ini diharapkan bisa rampung paling cepat akhir tahun.

Pansus akan mulai menggodoknya pada minggu ketiga bulan ini.

"Dalam pembahasan nanti juga kami tidak melulu hanya melibatkan dalam hal ini penyandang disabilitas, tapi juga akan mengundang semua komponen masyarakat termasuk dunia usaha kaitan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak disabilitas," jelasnya.

Ia mengatakan, sejauh ini ada beberapa fasilitas umum di Kota Bogor yang telah memenuhi kebutuhan disabilitas.

Kendati demikian, ia mengemukakan di Kota Bogor sampai saat ini belum menyiapkan sarana pendidikan, sehingga melalui raperda tersebut pihaknya akan mendorong kepada pemerintah maupun swasta untuk sama-sama menyiapkan tak hanya infrastruktur dalam bentuk bangunan dan jalan, juga layanan pendidikan.

"Termasuk mendorong insentif bagi penyelenggara pendidikan khusus disabilitas. Kami juga akan mendorong tidak hanya memberdayakan disabilitas, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mencegah anak-anak yang akan lahir nanti tidak menjadi bagian dari disabilitas," katanya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved