Breaking News:

Rincian Raperda dalam Perubahan Promperda Tahun 2020

Aspirasi masyarakat tersebut menyangkut penyelenggaraan terhadap pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor yang kurang mampu disamping regulasi melanjutk

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Kabag Hukum dan HAM Setda, Alma Wiranta di ruang kerjanya di Gedung Setda Kota Bogor Komplek Balaikota Bogor, Jumat (28/8/2020). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAHPemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor merumuskan kebijakan terhadap regulasi yang menjadi kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Aspirasi masyarakat tersebut menyangkut penyelenggaraan terhadap pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor yang kurang mampu disamping regulasi melanjutkan pembangunan.

Kabag Hukum dan HAM Setda, Alma Wiranta menyampaikan Pemerintah Kota Bogor dan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bogor sepakat tentang perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun sidang 2020.

Alma menjelaskan bahwa Promperda telah ditanda tangani bersama pada tanggal 26 Agustus 2020, oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi dan Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor.

Untuk rinciannya Alma menerangka perubahan program Pembentukan Perda tahun 2020 terdiri atas Raperda Santunan Kematian yang merupakan  inisiatif DPRD dan dua Usulan Pemkot Bogor yaitu terkait Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Pelayanan A (SAMIDA) dan wilayah Pelayanan B (PURWA) Kota Bogor tahun 2020-2040 dan terkait Raperda Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor

"Itu sudah diagendakan pada masa sidang kesatu 2020," katanya Jumat (28/8/2020) di Balaikota Bogor.

Selain 16 Raperda yang akan dibahas pada tahun 2020, Alma menjelaskan ada empat Raperda luncuran tahun 2019 yang akan dituntaskan pada tahun ini.

Diantaranya adalah Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman dalam Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat, Raperda Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, Raperda Perpustakaan dan Raperda Perindustrian dan Perdagangan.

"Semua hal tersebut menjadi kebutuhan sebagai payung hukum untuk terus melanjutkan pembangunan di Kota Bogor, terhadap 20 regulasi rancangan perda Kota Bogor tersebut akan banyak menciptakan tatanan baru disisi kebijakan yang diupayakan dapat selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)," ujarnya.

Oleh karena itu kata Alma selain diharmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan, Raperda tersebut juga akan diteliti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui fasilitasi Biro Hukum.

"Jadi pada akhirnya tercipta peraturan daerah yang sesuai dengan semangat Omnibus Law," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved