Breaking News:

Eksekusi Lahan Sengketa

BREAKING BEWS - Mencekam Eksekusi Lahan di Parung Bogor, Libatkan Ratusan Aparat, Warga Siaga

Eskekusi ini juga tampak dikawal ketat oleh para aparat yang dilengkapi alat dan seragam anti huru hara.

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Eksekusi lahan di Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Kamis (10/8/2020). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, PARUNG - Eksekusi lahan di Jalan Pasar Ciseeng, Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor libatkan ratusan aparat.

Pantauan TribunnewsBogor.com, Kamis (10/9/2020), eksekusi lahan ini melibatkan dua unit alat berat.

Eskekusi ini juga tampak dikawal ketat oleh para aparat yang dilengkapi alat dan seragam anti huru hara.

Selain itu, warga juga terpantau memasang spanduk penolakan terkait eksekusi tersebut.

"Stop eksekusi kalau tidak mau berhadapan dengan masyarakat," begitu isi spanduk yang dipasang warga tersebut.

"Kami sudah mengelola tanah ini dari buyut kami sebelum PT Kuripan ada. Untuk makan susah, darurat corona, sekarang kita mau diusir, mau makan dimana," isi spanduk lainnya.

Sebelumnya, terkait eksekusi lahan ini warga yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Penggarap Tanah Negara (PPTN) Bogor melakukan demonstrasi di Tugu Kujang, Kota Bogor, Selasa (8/9/2020).

Aksi tersebut dilakukan untuk menolak eksekusi lahan garapan yang sudah puluhan tahun digarap oleh warga Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.

Kuasa Hukum Petani Teger Bangun mengatakan bahwa dari total 134 hektare lahan yang akan dieksekusi tersebut digarap oleh 286 petani.

Akibatnya jika lahan tersebut jadi dieksekusi maka para petani terancam kehilangan mata pencaharian.

"Iya mereka semua mengandalkan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," katanya.

Ia pun meminta agar eksekusi lahan ditunda lantaran saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang juga berimbas pada penjualan hasil tani.

Terkai proses hukum yang sedang berjalan pihaknya akan melakukan langkah selanjutnya.

"Tadinya mau rame kesini, tapi kita mempertimbangkan dan mengikuti aturan pemerintah soal Covid, makanya kita batasi, Secara kemanusaiaan kami imbau kepada pengurus nageara, penegak hukum secara kemanusiaannya dulu agar menunda eksekusi," ujarnya.(*)

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved