Breaking News:

PSBB Pra AKB Kabupaten Bogor Diperpanjang, Jam Operasional Diperketat

Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 yang mengacu pada Perbup Nomor 60 Tahun 2020.

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
seorang pelanggar PSBB dikenakan hukuman saat razia masker di Ciawi, Kabupaten Bogor pada Kamis (10/9/2020) 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasan Baru (AKB) Kabupaten Bogor kembali diperpanjang mulai hari ini, Jumat (11/9/2020).

PSBB pra AKB Kabupaten Bogor diperpanjang sampai 29 September 2020 mendatang.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 yang mengacu pada Perbup Nomor 60 Tahun 2020.

"Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor memperpanjang PSBB Pra AKB menuju masyarakat aman dan produktif mulai tanggal 11 sampai dengan 29 September 2020," kata Bupati Bogor Ade Yasin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Ade mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat bahwa Kabupaten Bogor berada di zona orange.

Meski begitu, terus meningkatnya angka Konfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Bogor belakangan ini Gugus Tugas memutuskan untuk memperketat ketentuan selama PSBB pra AKB ke depan.

Berikut ketentuan-ketentuannya PSBB pra AKB 11 - 29 September 2020.

1. Bagi masyarakat beresiko tinggi (lansia, anak-anak dan orang dengan penyakit komorbid) dianjurkan untuk tetap di rumah;

2. Fasilitas kolam renang umum, waterpark dan sejenisnya DITUTUP

3. Pembatasan Jam operasional Mall dari jam 10.00 - 19.00 WIB dengan maksimal pengunjung 60%, Supermarket dari jam 10.00-19.00 WIB dengan maksimal pengunjung 50%, dan Minimarket dari jam 08.00-19.00 WIB dengan maksimal pengunjung 50% dari kapasitas toko.

4. Aktifitas di warung makan/restoran/kafe dilakukan dari jam 10.00-19.00 WIB dengan maksimal pengunjung 50% dari kapasitas tempat makan

5. Aktivitas Pembelajaran, ekstrakulikuler dan wisuda dilakukan secara daring/online.

6. Setiap pelanggaran oleh perorangan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, kerja sosial dan atau sanksi sosial yang bersifat mendidik. Selain itu bagi usaha dan penyelengara kegiatan sanksinya adalah Pembubaran, Pembekuan Izin usaha, Penghentian Kegiatan, Penyegelan dan Sanksi adminstratif berupa denda bagi perorangan sebesar 100.000 dan maksimal 50.000.000 bagi pelanggar kegiatan dan usaha.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved