Breaking News:

Kota Bogor Zona Merah

Dasar Penerapan PSBMK di Kota Bogor, Rencana PSBMK Lanjutan Bakal Dimatangkan

Kebijakan PSBMK yang dijalankan Pemkot Nogor sejak 29 Aguatua hingga Senin (14/9/2020) hari ini

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta menndampingi Wali Kota Bogor di Balaikota Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Kebijakan PSBMK yang dijalankan Pemkot Nogor sejak 29 Aguatua hingga Senin (14/9/2020) hari ini sebagai langkah untuk mencegah adanya penularan Covid-19.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta mebtakan bahwa regulasi PSBMK di Kota Bogor merupakan sinkronisasi dengan PSBB di Jakarta sebagai kolaborasi mengatasi masalah Covid-19.

"Regulasi terkait adanya pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan pukul 18.00, dan jam malam untuk kegiatan restoran, cafe dan sejenisnya setelah pukul 21.00 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 110/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) dna ini adalah kebijakan terbaru Pemerintah Kota Bogor," katanya

Kebijakan PSBMK ini tidak terlepas dari regulasi PSBB yang sudah dituangkan dalam Perwali Nomor 30/2020, dan dilakukan perubahan sampai tiga kali yaitu Perwali Nomor 44/2020, Perwali Nomor 47/2020 dan Perwali Nomor 56/2020, untuk menyesuaikan kebijakan PSBB saat melonggarkan sektor-sektor tertentu yang sebelumnya dibatasi.

Lanjut Alma regulasi PSBMK adalah turunan dari kebijakan PSBM Provinsi Jabar dan disempurnakan berdasarkan kearifan lokal Kota Bogor.

Karena sampai saat ini masih ada tiga status yang belum dicabut yaitu status PSBB, status Keadaan Luar biasa (KLB) dan status Tanggap Darurat Covid-19.

Oleh karenanya kebijakan penguatan sektor mikro melalui RW Siaga diwilayah rumah warga dan penguatan sektor komunitas seperti perkantoran, pusat perbelanjaan dan rumah ibadah menjadi maksud dan tujuan dari regulasi yang telah dibuat

"Upaya menjaga kebijakan Kota Bogor tetap dipayungi oleh regulasi adalah tugas kami di Bagian Hukum dan HAM, termasuk share knowledge dengan daerah lain terkait konsep PSBMK melalui Perwali 110/2020 dan Perwali 107/2020 tentang sanksi administratif pelanggar tertib kesehatan adalah tugas tambahan sebagai bentuk kepedulian dan sinergitas menanggulangi Pandemi yang harus terus dievaluasi selanjutnya dituangkan dalam konkrit yuridis." Jelasnya.

Alma mengatakan bahwa kebijakan PSBMK tetap dimatangkan sebagai strategi mengatasi penyebaran Covid-19 sebagaimana arahan Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu juga protokol kesehatan dalam Perwali Nomor 57/2020 tetap terus dikampanyekan melalui edukasi dan pengawasan ke tiap wilayah.

Sehingga sanksi  bagi pelanggar yang tidak patuh adalah bentuk penindakan represif.

"Sampai saat ini sekitar 157 kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 telah dikeluarkan Pemkot Bogor untuk memperkuat tugas dan fungsi Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor melindungi kesehatan masyarakat," katanya.

Alma menjelaskan pada intinya pemerinrah terus berperang melawan Covid-19 dengan strategi dan teori yang tepat sampai dengan waktu yang belum pasti akhirnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved