Breaking News:

Sidang Putusan Etik Firli Bahuri Ditunda, Dewas KPK Bantah Ada Tarik Ulur

sidang putusan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri sedianya digelar Selasa kemarin. Namun, sidang tertunda akibat tiga anggota majelis etik, yakni Tu

ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Syamsuddin Haris membantah pihaknya mengundur sidang putusan etik Ketua KPK Firli Bahuri.

"Tidak ada tarik-ulur soal putusan," tegas Haris saat dikonfirmasi, Selasa (15/9).

Diketahui sidang putusan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri sedianya digelar Selasa kemarin. Namun, sidang tertunda akibat tiga anggota majelis etik, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, dan Syamsuddin Haris harus melakukan swab test pada hari tersebut.

Ketiganya diindikasikan berinteraksi dengan pegawai KPK yang terpapar Covid-19. Sidang pun bergeser pada Rabu (23/9), pekan depan.

"Tiga orang anggota dewas di-swab tadi pagi karena berinteraksi dengan salah seorang yang positif Corona," ujar Haris.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menaruh kecurigaan atas sidang putusan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri yang tertunda.

"Karena terus terang saja curiga ini penundaannya ada tarik ulur. Kan gambaran saya putusannya akan agak berat kalau dinyatakan bersalah, tapi kemudian ada upaya-upaya untuk mengulur waktu supaya dugaan-dugaan apa ada kompromi gitu, kan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Gedung ACLC
KPK, Jakarta, Selasa (15/9).

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli tersebut diadukan oleh MAKI ke Dewan Pengawas KPK pada Rabu (24/6). Pada Sabtu (20/6), Firli melakukan perjalanan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan untuk kepentingan pribadi keluarga, yakni ziarah ke makam orangtuanya.

Perjalanan tersebut menggunakan sarana helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO berkategori mewah (helimousine) karena pernah digunakan Motivator dan Pakar Marketing Tung Desem Waringin yang disebut sebagai Helimousine President Air.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai perbuatan Firli tersebut bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK yang dilarang bergaya hidup mewah. Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c atau Pasal 4 Ayat (1) huruf n atau Pasal 4 Ayat (2) huruf m dan/atau 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Halaman
12
Editor: Ardhi Sanjaya
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved