Breaking News:

Angka Kekerasan Seksual Terus Naik, Komnas Perempuan Desak RUU PKS Masuk Prolegnas

RUU ini juga mencakup pemidanaan khusus bagi para pelaku baik itu di perusahaan, bagi pelaku-pelaku yang menghambat, yang bertindak lalai ada sanksi.

Istimewa/Diskominfo Kabupaten Bogor
Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan RI, Olivia Chadijah Salampessy 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan RI, Olivia Chadijah Salampessy mengatakan bahwa urgensi disahkannya Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) sudah tidak dapat ditunda.

Namun, belakangan hal ini menimbulkan reaksi dan kecaman dari berbagai pihak karena Keputusan Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia ( DPR RI) untuk mengeluarkan RUU PKS dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020.

Menurutnya, kehadiran RUU PKS ini sudah sangat diharapkan karena jika nantinya RUU ini disahkan akan menjadi undang undang yang bisa melindungi hak-hak korban untuk mengakses keadilan.

"Undang undang ini akan mencakup pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta pemidanaan pelaku. Undang-undang ini juga akan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual," kata Olivia Chadijah Salampessy dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Lanjut Olivia, RUU ini juga mencakup pemidanaan khusus bagi para pelaku baik itu di perusahaan, bagi pelaku-pelaku yang menghambat, yang bertindak lalai ada sanksi-sanksi administrasinya.

Kemudian UU ini juga akan memberi ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan berbagai pencegahan dan tentunya juga akan menegaskan aturan terhadap berbagai layanan pemerintah maupun layanan negara.

Padahal, kata dia Komnas Perempuan mencatat mulai bulan Januari sampai Mei 2020 kurang lebih 900-an kasus pengaduan yang diterima Komnas Perempuan yang mana naik dari biasanya per bulan hanya 100-an kasus.

“Menariknya, jenisnya pun menjadi beragam. Khususnya kasus-kasus yang diadukan itu kekerasan berbasis online meningkat luar biasa. Kenapa ini RUU PKS harus segera didorong, karena setiap kasus yang diadukan hanya 29 persen diproses di kepolisian, dari yang diproses itu Cuma 22 persen bisa diputuskan di pengadilan”, pungkasnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Vivi Febrianti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved