Mahfud MD Sebut DKI Juara 1 Covid-19 Meski Tak Pilkada, Fadli Zon Sindir: Kasihan Gelar Profesornya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM — Anggota DPR RI Fadli Zon menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD soal DKI Jakarta juara 1 Covid-19.

Fadli Zon tampak mempertanyakan kebenaran pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud MD.

Jika benar hal itu disampaikan oleh Menkopolhukam, menurut Fadli Zon, maka ia miris dengan gelar profesor yang disandingnya.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Kompas.com Sabtu (3/10/2020), Mahfud MD menyebutkan bahwa penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan Aceh naik tinggi meskipun kedua daerah tidak menggelar Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan seusai menggelar rapat evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, KPU, Bawaslu, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan BIN terkait tahapan kampanye Pilkada.

"Di DKI dan Aceh yang tidak ada Pilkada justru angka terinfeksi tinggi. Di Aceh itu naik tinggi, di DKI selalu menjadi juara 1 tertinggi penularannya," kata Mahfud MD dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram Kemendagri, Jumat.

Mahfud MD melanjutkan bahwa kasus Covid-19 di daerah-daerah penyelenggara Pilkada justru mengalami penurunan.

Kebalikan dengan DKI dan Aceh, Mahfud MD menyebut kasus Covid-19 di daerah-daerah penyelenggara Pilkada justru mengalami penurunan.

Daerah penyelenggara Pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun dari 45 menjadi 29.

Sementara itu, di daerah-daerah yang tak menggelar Pilkada, zona merah naik dari 25 menjadi 33 dalam seminggu terakhir.

• Mahfud MD: Jokowi Akan Beri Bintang Tanda Jasa ke Fahri Hamzah dan Fadli Zon di HUT RI ke-75

• Kata Mahfud MD Soal Kebakaran di Kejagung : Tidak Mungkin Pemerintah Menyembunyikan

Menurut Mahfud MD, hal ini membuktikan bahwa kerawanan Covid-19 tak bergantung dari penyelenggaraan Pilkada.

"Dari hasil evaluasi hari pertama, kerawanan itu tidak terletak kepada daerah itu ada Pilkada atau tidak, tetapi pada kedisiplinan di dalam melaksanakan protokol kesehatan," ujarnya.

Mahfud menekankan hal yang paling penting dalam Pilkada adalah komitmen semua pihak terhadap disiplin protokol kesehatan.

Ia mengaku telah menginstruksikan kepada Polri, TNI, dan Satpol PP untuk tegas menegakkan disiplin protokol kesehatan Pilkada melalui tiga strategi, yakni mitigatif atau preventif, persuasif, dan terakhir represif.

"Kalau diperlukan, harus ada tindakan represif, artinya penegakan hukum yang sifatnya ultimum remedium (upaya terakhir)," kata Mahfud MD.

"Saya katakan kepada Polri, TNI, Satpol PP, dan aparat penegak hukum lain, sekali kita lembek, sekali kita kalah terhadap pelanggaran, akan terjadi pelanggaran berikutnya dan tempat lain berikutnya," tutur dia.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon pun tak tinggal diam.

Melalui akun media sosial Twitternya, Fadli Zon mengomentari artikel berita tentang pernyataan Mahfud MD tersebut.

Ia bahkan menandai akun Twitter Mahfud MD padakomentarnya itu.

Fadli Zon pun tampak mempertanyakan kebenaran soal pernyataan itu.

Tampaknya Fadli Zon miris dengan pernyataan dari Mahfud MD tersebut.

“Kalau benar pernyataan Pak @mohmahfudmd spt ini,

saya kasihan gelar profesornya,” tulis Fadli Zon.

Tanggapan Epideminolog

Epidemiolog Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, menegaskan bahwa tingginya kasus Covid-19 di DKI Jakarta tidak ada korelasinya dengan tidak diselenggarakannya Pilkada di provinsi ini.

“Saya rasa tidak ada korelasinya. Penyebaran Covid-19 itu tergantung dari virus, dari mobilitas masyarakat. Virus ini menular ketika ada interaksi, dikhawatirkan kalau ada Pilkada yang cenderung banyak kegiatan berkerumun sehingga penularan juga cepat,” jelas Laura ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (2/10/2020).

Laura tidak menampik fakta bahwa Aceh dan DKI Jakarta tingkat kasus Covid-19 yang tinggi, tetapi bukan sebab tidak menyelenggarakan Pilkada

“Oke sekarang memang tinggi Jakarta. Tapi DKI Jakarta itu mobilitas memang tinggi, kita amati saja, bagaimana interaksi masyarakat di daerah. Ini yang akan memberikan dampak penyebaran pada kasus Covid-19," tambah Laura.

Laura berpesan, jika memang akan menyelenggarakan Pilkada, maka kondisi harus sangat aman.

Protokol kesehatan harus jadi yang utama, interaksi langsung masyarakat juga harus dikurangi agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru.

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September lalu dan akan berakhir pada 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.