Breaking News:

Subsidi Gaji untuk Guru Honorer Terancam Batal, KPK Sorot Sumber Anggaran, Dirut BPJS Angkat Bicara

Fakta menarik di balik pemberian bantuan langsung tunai (BLT) subisidi gaji untuk guru honorer yang terancam batal kini terbongkar.

Kolase/intisari
ilustrasi - subsidi upah untuk guru honorer 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sejumlah fakta menarik di balik pemberian bantuan langsung tunai (BLT) subisidi gaji untuk guru honorer yang terancam batal kini terbongkar.

Di antaranya terkait sumber anggaran hingga komentar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah mengungkap hal lain seputar sumber anggaran BLT subisidi gaji untuk guru honorer.

Ida mengatakan, akan mengusulkan sisa anggaran subsidi gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.

Guru Honorer Akan Dapat Subsidi Gaji dari Pemerintah, Berikut Skema Pencairannya

Belum Terima Insentif Kartu Prakerja ? Coba Ini di Prakerja.co.id, BNI, LinkAja, GoPay dan Call OVO

Subsidi Gaji Tahap 5 Mulai Cair, Ini Penyebabnya Bila BLT BPJS Belum Masuk ke Rekening

"Selisih ini kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kami akan lakukan revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) di Kemenaker akan dikembalikan ke Kemenkeu," jelas Ida dilansir dari Antara, Sabtu (3/10/2020).

"Kemudian karena ada banyak permintaan guru honorer di Kemendikbud maupun Kementerian Agama yang berharap dapat manfaat subsidi upah maka kami rekomendasikan dapat program yang sama melalui kementerian terkait," kata Ida lagi.

KPK ikut bicara

Menurut Ida, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima BLT subsidi upah adalah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun.

Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September 2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi gaji sehingga terdapat selisih anggaran di situ.

"Jika diketahui rekening yang tidak aktif lagi dan tidak bisa disalurkan ke penerima program kami ikut saran KPK dan sudah seharusnya kami kembalikan sisa anggaran ke kas negara," tambah Ida.

Halaman
123
Editor: Yuyun Hikmatul Uyun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved