Breaking News:

Demo Tolak Omnibus Law

Sekjen MUI Minta Jokowi Terbitkan Perppu Pasca Masifnya Penolakan UU Cipta Kerja

Hal ini disampaikan merespons masifnya penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang yang baru disahkan itu.

Editor: Vivi Febrianti
ANTARA FOTO/FAUZAN
Pengunjuk rasa terkena semprotan water canon saat terlibat bentrokan di kawasan Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Kamis (8/10/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan atas penahanan massa yang akan menuju gedung DPR untuk menggelar aksi penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Anwar Abbas mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( Perppu) untuk mencabut dan menggantikan omnibus law UU Cipta Kerja.

Hal ini disampaikan merespons masifnya penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang yang baru disahkan itu.

"Sebaiknya Presiden mengeluarkan Perppu sebagai pengganti dari UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan ini agar rakyat dan masyarakat luas bisa hidup kembali dengan aman, tenang dan damai, apalagi negeri ini sekarang sedang dilanda Covid-19," kata Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah, kepada Kompas.com, Kamis (8/11/2020).

Anwar memahami bahwa UU Cipta Kerja dinilai lebih menguntungkan investor dan pengusaha serta sangat mengabaikan nasib buruh, karyawan, masyarakat dan lingkungan hidup.

Hal inilah yang menjadi alasan para mahasiswa dan buruh turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi.

Bahkan, di sejumlah tempat, aksi demonstrasi berujung pada kerusuhan.

Menurut Anwar, kondisi ini akan sangat merugikan negara jika terjadi berlarut-larut.

Apalagi, saat ini angka pandemi Covid-19 masih terus meningkat.

"Dengan adanya demonstrasi-demonstrasi ini maka semua protokol kesehatan itu terlanggar sehingga tidak mustahil akan bisa melahirkan dan meledakkan kluster baru penyebaran Covid-19," ujar Anwar.

"Dan bila itu yang terjadi maka masalah bangsa ini baik dari sisi sosial ekonomi dan politik tentu akan semakin berat ke depannya," tuturnya.

Oleh karenanya, Anwar meminta pemerintah untuk mendengar tuntutan rakyat.

Pemerintah, kata Anwar, seharusnya menjadikan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masif Penolakan UU Cipta Kerja, Sekjen MUI Minta Presiden Terbitkan Perppu"

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved