Breaking News:

Berkunjung ke Jasinga, Ridwan Kamil Beberkan Alasan DOB Bogor Barat di Hadapan Dirjen Otda

Di hadapan Dirjen Otda, Ridwan Kamil membeberakan alasan kenapa Kabupaten Bogor wilayah Barat laik menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dokumentasi Pemkab Bogor
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke Jasinga, Kabupaten Bogor dalam rangka penyerahan berkas usulan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Bogor Barat, Selasa (15/12/2020). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke Jasinga, Kabupaten Bogor dalam rangka penyerahan berkas usulan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Bogor Barat, Selasa (15/12/2020).

Acara tersebut juga diikuti oleh Plt Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik secara daring.

Di hadapan Dirjen Otda, Ridwan Kamil membeberakan alasan kenapa Kabupaten Bogor wilayah Barat laik menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kesejahteraan dan berkeadilan menjadi salah satu faktor.

"Karena merasa sistem eksisting hari ini belum membuahkan kesejahteraan yang diharapkan dan masih merasakan ketidak adilan," kata Ridwan Kamil.

Pria yang kerap disapa Emil ini juga menyinggung soal Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini yang mana satu Bupati harus mengurus 6 juta jiwa warganya yang menurutnya secara teori tidak akan maksimal.

Warga 6 juta jiwa ini, kata dia, justru setara dengan Provinsi Sumatra Barat yang diurus oleh 17 kepala daerah bupati dan wali kota, 700-an anggota DPRD dan 17 Polres.

"Sementara di Kabupaten Bogor hanya diurus satu bupati, 55 anggota dewan, pasti lah kualitas pelayanan sangat-sangat terkendala. Kami paham eksperimen pembukaan DOB tidak semua berhasil, oleh karena itu saya titipkan argumentasi, mari oleh pemerintah pusat diketatkan secara ilmiah atau teknokratif, jangan semua juga diiyakan kalau tidak siap," kata Emil.

Kabupaten Bogor Barat menurut Emil, sangat urgent, karen Kabupaten Bogor penduduknya sama banyak Provinsi Sumatera Barat.

"Dikelola oleh satu bupati, sampai kapanpun akan terkendala waktu, hidup tak produktif dan akhirnya kesejahteraan semakin lamban. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pak Dirjen menjadi sebuah keputusan," ungkapnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved