Breaking News:

Pemekaran TPS saat Pilkades Serentak Dinilai Efektif

Pemekaran Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada Pilkades serentak khususnya di Desa Bojonggede berjalan efektif.

TribunnewsBogor.com/Yudistira Wanne
Suasana TPS Pilkades di Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor, Minggu (20/12/2020), 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOJONGGEDE - Pemekaran Tempat Pemungutan Suara ( TPS ), pada Pilkades serentak khususnya di Desa Bojonggede berjalan efektif.

Hal itu berdasarkan Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua Permendagri nomor 112 tahun 2014 berisi bahwa satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibatasi hanya 500 pemilih.

Tujuannya yakni untuk mengurangi kerumuman di dalam satu TPS, terlebih disaat Pandemi Covid-19 penyebarannya masih tinggi.

Tadinya, Panitia Pilkades telah menyediakan 23 TPS. Dengan pemekaran tersebut, TPS di Bojonggede jumlahnya bertambah menjadi 64.

Ketua Panitia Pilkades Desa Bojonggede, Abdul Razat mengatakan bahwa pemekaran jumlah TPS sangat efektif dalam mengurangi penumpukan massa.

"Saya pikir efektif ya. Ternyata 64 tidak ada kerumanan kondisinya relatif sepi bagus tujuan pemekaran memang itu," ujarnya, Minggu (20/12/2020).

Lebih lanjut, Razat memaparkan bahwa kerja keras Panitia dan sinergitas semua pihak akan terbayar dengan pelaksanaan yang aman, tertib, jujur, adil dan kondusif.

"Pasti ada karena waktu yang singkat itu semua akan terbayar apabila pilkades sukses bisa ditentukan pemenang hari ini bahwa tidak ada kerumunan kemudian tidak ada kegangguan keamanan kerja keras terbayar," jelasnya.

Terkait apabila ada protes, Razat menegaskan bahwa KPPS diharapkan mampu memberi penjelasan berdasarkan dengan fakta yang terjadi.

"Sudah tekankan ke kpps bahwa goal kita hari ini rekap 100 persen masuk sekret utama. Clear hitung tps saya arahkan ketika ada masalah di tps masing-masing selama tidak subtansial harap ketua kpps berani ambil sikap dan keputusan dipayungi secara hukum perbup 60 yang mengatakan bahwa ketua panitia tingkat desa atau kpps berhak amhil keputusan thd hal2 yg blm diatur dalam perbup bisa masuk 100 persen," tandasnya.

Penulis: Yudistira Wanne
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved