Breaking News:

Dilantik Jadi Mensos, Risma Otomatis Diberhentikan dari Wali Kota Surabaya

Ia menambahakan posisi Wali Kota Surabaya yang kosong setelah ditinggalkan Risma akan diisi oleh Plt Wakil Wali Kota Surabaya

Editor: Ardhi Sanjaya
channel YouTube Kemensos RI
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy serahkan jabatan Menteri Sosial ke Tri Rismaharini, Rabu (24/12/2020).(Tangkapan gambar channel YouTube Kemensos RI) 

Menurut Egi, rangkap jabatan yang sudah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi, memperlihatkan inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik pada prinsip etika publik. 

"Pejabat publik semestinya memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan berorientasi pada kepentingan publik," paparnya. 

Egi pun menjelaskan, rangkap jabatan yang dilakukan Risma telah melanggar dua undang-undang. 

Pertama, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pasal 76 huruf h UU Pemerintahan Daerah secara tegas memuat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. 

Kedua, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 

Pasal 23 huruf a UU Kementerian Negara mengatur bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya. Merujuk pada regulasi lain, yakni Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Menteri dan Walikota disebut sebagai pejabat negara. 

"Jadi perintah undang-undang tidak bisa dikesampingkan oleh izin Presiden, apalagi hanya sebatas izin secara lisan. Pengangkatan Risma sebagai menteri tanpa menanggalkan posisi walikota bisa dinilai cacat hukum," papar Egi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Risma Otomatis Diberhentikan dari Wali Kota Surabaya Saat Dilantik Jadi Mensos,

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved