Breaking News:

Teror Virus Corona

Wajib Hukumnya, 182 Juta Penduduk Divaksin Mulai Pekan Depan

Kewajiban mengenai vaksinasi telah tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular.

Editor: Soewidia Henaldi
Kompas.com
Ilustrasi suntik vaksin 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pemerintah menegaskan vaksin Covid-19 bagi warga wajib hukumnya.

Hal ini disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.

Kewajiban mengenai vaksinasi telah tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular.

Pasal 5 UU tersebut mengatur bahwa pencegahan dan pengebalan atau imunisasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang belum sakit, tetapi mempunyai risiko terkena penyakit.

"Jadi, berdasarkan UU ini (vaksinasi) adalah wajib. Karena pertama, kalau dia tidak diwajibkan tentu nanti akan menimbulkan bahaya kepada masyarakat yang lain," kata Airlangga dalam sebuah diskusi daring, Jumat (8/1/2021).

Rencananya, vaksinasi dimulai pada pekan depan.

Total akan ada 182 juta atau 70 persen penduduk Indonesia yang divaksin secara bertahap.

Pada tahap pertama, vaksin akan diperuntukkan bagi para pejabat publik seperti presiden dan kepala daerah.

Baca juga: Catat, 4 Kelompok Orang Ini Tidak Boleh Dapat Vaksin Covid-19, Termasuk Wanita Hamil

"( Vaksinasi) minggu depan itu akan dimulai oleh Bapak Presiden, kemudian dilanjutkan oleh gubernur, wali kota, dan bupati," ujar Airlangga.

Vaksinasi kemudian berlanjut kepada 1,3 juta tenaga kesehatan, lalu kepada 17,4 juta petugas pelayan publik.

Baca juga: Masyarakat yang Tolak Vaksin Covid-19 di Kabupaten Bogor Tak Akan Diberikan Sanksi

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved