Banjir Bandang di Puncak

Anggota DPR RI Kritisi Soal Banjir Bandang di Puncak Bogor : Bukti Kerusakan Lingkungan

Angota DPR RI Komisi V Eddy Santana Putra mengatakan bahwa banjir bandang di Puncak Bogor adalah bukti kerusakan lingkungan.

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Angota DPR RI Komisi V Eddy Santana Putra dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Tuti Alawiyah kunjungi para pengungsi dan lokasi bencana banjir di kawasan Gunung Mas, Puncak Bogor, Rabu (20/1/2021). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CISARUA - Angota DPR RI Komisi V Eddy Santana Putra mengatakan bahwa banjir bandang di Puncak Bogor adalah bukti kerusakan lingkungan.

Hal ini dia katakan seusai mengunjung lokasi bencana dan memberikan sejumlah bantuan kepada para pengungsi korban banjir di Gunung Mas, Puncak Bogor, Rabu (20/1/2021).

"Ini adalah bukti kerusakan lingkungan daerah aliran sungai dan catchment area Sungai Cisampay, anak Sungai Ciliwung," kata Eddy Santana Putra kepada wartawan.

Dia mengajak ke semua pihak untuk introspeksi diri dan memperbaiki daerah aliran sungai yang menurut dia aliran sungai tersebut akan bergeser tidak seperti awal imbas bencana ini.

Termasuk pula hutan-hutan di kawasan hulu Ciliwung di daerah penyangga DKI Jakarta tersebut.

"Artinya mari kita ke depan introspeksi, kami minta Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup itu memperbaiki daerah aliran sungai. Di atas, di Puncak seperti itu juga, mari kita peduli, ke depan hutan-hutan kita jaga," kata anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ini.

Dia menuturkan bahwa perkebunan PTPN VIII Gunung Mas di kawasan Puncak Bogor awalnya memiliki luas sekitar 2 ribu hektare

Namun, kini luasnya telah berkurang menjadi sekitar 600 hektare.

"1.200 hektare itu dijarah dibangun ilegal oleh oknum ya, sehingga diperjualbelikan dengan harga murah Rp 20 ribu, Rp 30 ribu, 1 meter (persegi). Ini kita minta pusat maupun daerah bekerja sama untuk mengendalikan hal-hal seperti ini," kata Eddy.

Tuti Alawiyah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor menambahkan bahwa memang perlu ada kerja sama yang baik antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam melihat bencana ini.

Masyarakat juga harus membantu program pemerintah terkait penanganan bencana.

"Mudah-mudahan ini ke depan tidak terjadi lagi, mudah-mudahan dengan support dari pusat dipercepat dan komunikasi, suport kabupaten, provinsi, pusat ya tentunya saling mendukung lah," ungkap Tuti Alawiyah.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved