Korban Gempa Sulbar Wajib Bawa KTP dan KK Agar Dapat Bantuan, Gubernur : Warga Jangan Macam-macam

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar membantah informasi korban gempa di Mamuju dan Majene harus membawa kartu keluarga agar dapat bantuan sembako.

Menurut Ali Baal Masdar korban gempa tak harus membawa kartu keluarga untuk bisa dapat bantuan.

Hanya saja ada bantuan Pemerintah yang mengharuskan korban gempa membawa kartu keluarga dan KTP.

Beredar informasi bahwa korban gempa di Sulawesi Barat wajib membawa kartu keluarga.

Bahkan di media sosial beredar korban gempa sampai menggali reruntuhan rumahnya demi mencari kartu keluarga.

Hal tersebut lantas dikonfirmasi pada Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

"Saya ingin mengklarifikasi informasi itu pak supaya kalau memang tidak benar bisa langsung ditepis,

apa benar Dinas Sosial Kabupaten Mamuju memwajibkan korban yang ingin mendapat bantuan sembako untuk perlihatkan kartu keluarga apakah itu betul pak ?" tanya Najwa Shihab.

Ali Baal Masdar membantah informasi tersebut.

"Oh tidak ada, memang untuk yang dikena semua dalam tempat tertentu itu memang disebarkan oleh Kemensos,

di semua daerah yang terkena dampak di Kota Mamuju sini, begitu juga mungkin di daerah lain,

di Majene ini kan ada 3 kecamatan, di sana juga sudah ada personal sudah bekerja smeuanya,

untuk Kemensos ini sampai sekarang ini di stadion saja sampai 1000 orang dikasih makanan yah,

kemudian di sekitarnya juga ada di kantor Bupati juga ada, kantur gubernur juga ada, sampai 7000 sapao 10000," kata Ali Baal Masdar.

Najwa Shihab kembali menekankan korban gempa tak perlu menunjukan kartu keluarga demi dapat abntuan sembako.

"Jadi tidak perlu menunjuk kk untuk bisa mendapat bantuan sembako," kata Najwa Shihab.

"Tidak perlu," kata Ali Baal Masdar.

Pasalnya, kata Najwa Shihab, ada informasi ada korban gempa yang sampai menggali reruntuhan rumah demi mencari kartu keluarga.

"Karena informasi yang kami dapat bahkan ada penyintas harus kembali ke rumahnya membongkar reruntuhan untuk mendapat kartu keluarga,

jadi tidak pernah ada dan tidak akan ada peraturan itu ya pak ?" kata Najwa Shihab.

"Tidak pernah ada, ndak ada seperti itu," tegas Ali Baal Masdar.

Najwa Shihab lalu menanyakan soal rencana Presiden Jokowi yang akan memberikan bantuan uang bagi korban gempa yang rumahnya hancur.

Presiden Jokowi mengatakan akan memberi bantuan uang Rp 10 juta hingga Rp 50 juta bagi korban gempa yang rumahnya hancur.

"Presiden mengatakan akan ada bantuan Rp 50 juta untuk warga yang rumahnya rusak,

ada Rp 10 juta Rp 20 juta tergantung kerusakan,

apakah sudah ada mekanismenya untuk penyaluran bantuan untuk warga ini pak ?" kata Najwa Shihab.

Ali Baal Masdar mengatakan untuk bantuan Presiden ini justru warga wajib menunjukan KTP dan kartu keluarga.

Ali Baal Masdar mengatakan kini pihaknya sudah mendata warga yang rumahnya hancur.

"1 sampai 2 haru kami sudah mulai mendata,

termasuk kami mendata KTP dan kartu keluarga karena di situ mau diperbaiki rusak total berapa itu sebanyak 50 juta, menengah 25 juta, lebih sedikti sekitar 10 juta,

ini yang harus didata semuanya makanya harus diambil KTP dan kartu keluarga," kata Ali Baal Masdar.

Najwa Shihab lantas menanyakan alternatif lain bila korban gempa tak memiliki KTP dan kartu keluarga.

"Tapi kalau untuk yang betul-betul yang tidak bisa mengakses akan ada alternatif pendataan yang lain kan pak Gubernur,

kalau rumahnya yang betul-betul sudah hancur mungkin susah cari kartu-karut itu pak," kata Najwa Shihab.

Ali Baal Masdar justru mewanti-wanti korban gempa agar tak macam-macam demi bisa mendapat bantuan tersebut.

"Ya ini juga kan lagi didata administrasinya pendata itu datanya diperbaiki semuanya,

tapi insallah namanya orang terkena musibah pasti diberi sumbangan juga, 10 juta 25 juta atau 50 juta,

ini juga kami harapkan pada masyarakat jangan ada yang macam-macam harus jernih semuanya," kata Ali Baal Masdar.