Ganjil Genap Kota Bogor

Selain Terapkan Ganjil Genap, Pemkot Bogor Larang Pelaksanaan Resepsi Pernikahan

Cegah kerumunan, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan pelarangan resepsi pernikahan selama dua minggu.

Ist/Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor, Bima Arya menerima kunjungan spesifik Anggota Komisi VIII DPR RI di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (3/2/2021). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Cegah kerumunan, Pemerintah Kota Bogor bersama Forkopimda mengeluarkan kebijakan pelarangan resepsi pernikahan selama dua minggu.

Kebijakan itu diterapakan seiring dengan status Kota Bogor yang kembali berada di zona merah Covid-19.

Menyikapi itu, Pemkot Bogor telah mengeluarkan sejumlah kebijakan demi mencegah penyebaran Covid-19.

Satu di antara kebijakan itu adalah pelarangan resepsi pernikahan.

Pemkot Bogor tak mengizinkan adanya resepsi pernikahan selama dua minggu ke depan.

Namun, untuk yang telah terlanjur menyebar undangan atau booking gedung kemungkinan masih tetap bisa menggelar resespsi pernikahan.

Hanya saja wajib memiliki izin dari Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Selain pelarangan resepsi pernikahan, adapun kebijakan lainnya yang diterapkan.

Status Kota Bogor yang saat ini berada di zona merah membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi mobilitas warga untuk mencegah kerumunan.

Tak hanya itu Pemkot Bogor bersama Satgas Covid-19 dan Forkompinda juga membuat aturan PSBB skala Mikro untuk memperketat pengawasan di RW merah untuk menekan tingginya angka positif Covid-19 yang mencapai 150 orang sehari.

Kota Bogor Terapkan Ganjil Genap, Ini 13 Aturan PPKM yang Dikeluarkan Wali Kota Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil dari hasil rapat Satgas dan Forkompinda.

"Di Kota Bogor hari ini menunjukan bahwa kita tidak lagi bisa melakukan langkah-langkah yang biasa harus ada langkah-langkah yang lebih terukur fokus untuk menekan angka lonjakan covid," katanya saat menjelaskan aturan pembatasan di RW zona merah di Kecamatan Tanah Sareal, Kamia (4/1/2021).

Bima menjelaskan penyebab lonjakan pertama adalah kelemahan dalam sistem tracing, testing dan treatmen.

Penyebab selanjutnya adalah mobilitas warga yang semakin tidak terkendali dan semakin abai serta cuek menerapkan protokol kesehatan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved