Breaking News:

Edhy Prabowo Siap Dipenjara dan Dihukum Mati : Sekali Lagi Kalau Saya Dianggap Bersalah

Edhy Prabowo mengatakan, siap bertanggung jawab dan tidak akan lari dari kesalahannya.

Editor: Yuyun Hikmatul Uyun
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan siap bertanggung jawab termasuk dihukum mati jika terbukti bersalah.

Adapun Edhy Prabowo merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

"Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab.” Kata Edhy Prabowo dikutip dari Antara, Senin (21/2/2021).

“Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap yang penting demi masyarakat saya,” ucap dia.

Edhy mengatakan, siap bertanggung jawab dan tidak akan lari dari kesalahannya.

Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo Selama 30 Hari ke Depan

Baca juga: Giring Nilai Anies Tak Mampu Tangani Banjir di Jakarta, Pasha : Apa Bro Sudah Teruji Mengelola Kota?

Ia mengklaim setiap kebijakan yang diambilnya termasuk soal perizinan ekspor benur semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat.

“Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan," kata Edhy Prabowo.

"Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya," ucap dia.

Mantan Ketua KPK : Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Dimiskinkan Dulu
Mantan Ketua KPK : Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Dimiskinkan Dulu (kolase kompas.com)

Sebagai bukti kebijakannya adalah untuk kepentingan rakyat, Edhy Prabowo mencontohkan soal kebijakan yang dikeluarkannya terkait perizinan kapal.

Edhy menyebut, sebelum kebijakan soal izin kapal ia keluarkan, izin kapal bisa memerlukan waktu hingga 14 hari.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved