Breaking News:

Kisruh Partai Demokrat

KLB di Sumut Dinilai Tak Sah, DPC Demokrat Kabupaten Bogor Sebut Demokrasi Indonesia Berkabung

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bogor menyatakan penolakan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Spanduk AHY sebagai Ketum Partai Demokrat masih tepampang jelas di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bogor, Jumat (5/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bogor menyatakan penolakan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Ketua DPC PD Kabupaten Bogor Anton Sukartono Suratto juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah ikut serta dalam proses perhelatan KLB tersebut.

"Seluruh pengurus DPC, pengurus DPAC hingga ranting dan seluruh Anggota Fraksi Demokrat Kabupaten Bogor tetap solid dan setia kepada ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah sebagai ketua umum hasil Kongres ke V Partai Demokrat pada 15 maret tahun 2020," kata Anton kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Anton menjelaskan bahwa merujuk Bab VII tentang Permusyawaratan Partai dan Rapat-rapat, di pasal 83 yang membahas Kongres dan Kongres Luar Biasa, KLB itu dapat digelar atas permintaan (a) majelis tinggi partai, atau di item (b) sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah DPD dan satu perdua dari jumlah DPC dan disetujui oleh majelis tinggi partai. 

Baca juga: Soroti Pernyataan Moeldoko, AHY Sebut KLB Sumut Abal-abal : Ada yang Pindah Partai Pakai Jaket Biru

Baca juga: Gaya Pidato AHY Usai Moeldoko Terpilih Jadi Ketum PD, Berusaha Tenang Tegaskan Siap Melawan

Serta dalam permintaan KLB tersebut harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya KLB tersebut.

"Merujuk pada ketentuan di ART Partai Demokrat  Bab VII pasal 83 yang saya sebutkan tadi, maka apa yang menamakan dirinya KLB di Deli Serdang Sumatera Utara adalah tidak sah, ilegal atau KLB abal-abal," kata pria yang juga anggota DPR RI Fraksi Demokrat dapil Kabupaten Bogor ini.

Lanjut Anton, di negara demokrasi yang seyogyanya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai, dia meminta negara dan aparat pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk tidak melakukan pembiaran.

Serra tidak melakukan pengesahan terhadap hasil KLB illegal tersebut.

"Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah kedepan dalam menanggapi hasil KLB, akan menjadi tolok ukur demokrasi di Indonesia. Bagi kami, pelaksanaan KLB ini saja sudah menjadi hari berkabungnya demokrasi di Indonesia," pungkas Anton.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved