Breaking News:

Kisruh Partai Demokrat

Moeldoko Kudeta AHY Lewat KLB Sumut, Saiful Mujani : Demokrat Mati di Tangan Pejabat Negara

Bila Yasonna Laoy mengakui kepengurusan Moeldoko, maka menurut Saiful Mujani nasib Demokrat benar-benar diujung tanduk.

Kompas TV / Kompas.com
AHY menanggapi pemilihan Moeldoko sebagai ketum lewat KLB Sumut 

Sebelumnya Polemik internal Partai Demokrat dinilai akan menjadi masalah hukum jika Partai Demokrat (PD) yang kontra dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono mendaftarkan kepengurusan baru Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," kata Mahfud dalam akun Twitter resminya, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud mengatakan, pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tidak pernah melarang adanya KLB atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Sebab, kata dia, pemerintah menghormati independensi internal partai politik.

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

AHY meminta Presiden Jokowi, khusus Menkumham tidak melakukan pembiaran atas tindakan Moeldoko.

"Saya meminta negara untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah Demokrat,

untuk itu saya meminta pada Presiden Jokowi khususnya Menkumham untuk tidak memberi pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas melawan hukum tadi," kata AHY.

Penulis: Sanjaya Ardhi
Editor: Ardhi Sanjaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved