Breaking News:

Apeksi Minta Dana Kelurahan Dikembalikan

Dalam pertemuan Apeksi tersebut menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Istimewa/Pemkot Bogor
Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat dewan pengurus di Kota Bogor, Sabtu (6/3/2021).

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa, pertemuan tersebut merupakan rapat pertama kepengurusan Apeksi periode 2021-2024 yang belum lama ini dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Salah satu rekomendasi yang ditekankan Apeksi adalah terkait dana kelurahan.

Menurut Bima, dana kelurahan penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak wabah Covid-19.

“Cukup banyak rekomendasinya. Tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan. Di Kabupaten ada dana desa, kami sempat menikmati dana kelurahan itu selama dua tahun tapi kemudian dihentikan. Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery, untuk berjuang mengatasi pandemi,” ungkap Bima Arya kepada media usai rapat di Bigland Hotel, Bogor Tengah.

Kemudian terkait dengan Pilkada serentak, lanjut Bima, Apeksi meminta pemerintah harus bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.

“Harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak. Jangan sampai korban berjatuhan. Kemudian harus juga ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga Pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lain-lain,” ujar Bima.

“Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak. Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga,” tambahnya.

Rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial.

Halaman
12
Editor: Soewidia Henaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved