Breaking News:

52 Anggota DPRD Kabupaten Bogor Belum Laporkan Kekayaan ke KPK, Angka Kepatuhan Hanya 6,56 Persen

Padahal, batas waktu pengajuan LHKPN ini sudah cukup dekat yakni akhir 31 Maret 2021.

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Gedung DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Kepatuhan DPRD Kabupaten Bogor dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sangat rendah.

Padahal, batas waktu pengajuan LHKPN ini sudah cukup dekat yakni akhir 31 Maret 2021.

Menurut peta kepatuhan di laman resmi KPK https://elhkpn.kpk.go.id/, Rabu (24/3/2021), angka kepatuhan DPRD Kabupaten Bogor baru menyentuh 6,56 persen.

Sedangkan persentase pelaporan kekayaan pejabat negara di DPRD Kabupaten Bogor ini baru di angka 14,75 persen.

Dari sebanyak 61 wajib lapor di lingkungan DPRD Kabupaten Bogor, tercatat baru 9 orang yang sudah menyerahkan laporan LHKPN ke KPK.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto memastikan bahwa jajarannya akan melaporkan LHKPN sebelum tenggat waktu yang ditentukan itu.

"Saya pastikan semua anggota DPRD Kabupaten Bogor pasti melaporkan LHKPN," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa batas waktu pelaporan LHKPN ini memang tinggal sekitar sepekan ke depan.

Namun, dia mengklaim bahwa tidak ada anggota DPRD yang terlambat dalam kewajiban melaporkan kekayaan harta pejabat tersebut.

"Sampai hari ini belum ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang terlambat untuk melaporkan LHKPN," ungkap Rudy.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved