Ombudsman RI Jakarta Raya Sebut Kabupaten Bogor Belum Siap Pembelajaran Tatap Muka

Ombudsman Jakarta Raya mendapati potensi ketidaksiapan saat melakukan kajian kebijakan PTM dan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan PTM di Kab Bogor

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Ilustrasi uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Bogor. 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya meminta kepada pemerintah daerah penyangga ibu kota untuk mempertimbangkan secara berhati-hati pelaksanaan percontohan Pembelajaran Tatap Muka ( PTM).

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan bahwa PTM berpotensi terhadap peningkatan transmisi Covid-19 sehingga harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Kesehatan ( Kemenkes).

Serta Satgas Covid-19 masing-masing wilayah harus menyiapkan kajian terlebih dahulu.

“Kajian ini diperlukan agar Kepala Daerah memiliki kesiapan jika dampak dari PTM tersebut tidak  sesuai dengan harapan," kata Teguh P Nugroho dalam keterangan tertulis kepada TribunnewsBogor.com, Selasa (23/3/2021).

Ombudsman Jakarta Raya mendapati potensi ketidaksiapan saat melakukan kajian kebijakan PTM dan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan PTM di Kabupaten Bogor.

“Kami mendapati SK penetapan PTM di Kabupaten Bogor untuk seluruh tingkatan pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor," terang Teguh.

Dia mengaku bahwa pihaknya mendapati dengan penetapan sekolah pelaksana PTM sebanyak 170 yang tersebar dari tingkat dasar, menengah pertama, pendidikan agama islam dan menengah atas, Pemkab Bogor mengalami kesulitan dalam proses penegakan juknis, penyediaan sarana dan prasarana, juga pengawasan.

Temuan Ombudsman Jakarta Raya lain di antaranya adalah tidak adanya pelaksanaan tes usap/swab 
antigen sebagai base line dan pemeriksaan kesehatan bagi para guru untuk memastikan mereka tidak memiliki kormobid.

“Diduga pemerintah daerah tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan tes swab antigen dan pemeriksaan kesehatan bagi guru-guru karena banyaknya sekolah yang dilibatkan di dalam percontohan PTM tersebut," uTeguh lagi.

Dampak lain, dari begitu banyaknya sekolah yang terlibat dalam percontohan PTM tersebut adalah di fungsi pengawasan.

“Kami mendapati sekolah yang tidak steril dari pedagang kami lima yang berjualan di depan sekolah, juga sekolah yang siswanya melakukan kegiatan belajar dan olah raga tanpa mempergunakan masker, dan peserta didik yang berangkat dan pulang sekolah dengan 
mempergunakan motor dan kendaraan umum," ungkap Teguh. 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved