Breaking News:

Kurangi Angka Kecelakaan, Pemkot Dukung Zero ODOL Kemenhub

Budi Setiadi menyampaikan bahwa banyak kasus terjadi di lapangan, baik pemilik kendaraan maupun pengusaha yang sengaja memanjangkan kendaraannya

Istimewa/Pemkot Bogor
Dirjen Perhubungan Darat pada Kemenhub, Budi Setiadi dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedia A Rachim berbincang disela-sela peluncuran program Zero ODOL Nasional Tahun 2023. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Guna menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklaikan jalan dan kendaraan melebihi muatan, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mendukung kebijakan pemerintah pusat normalisasi kendaraan bermotor dalam rangka mewujudkan program 'Zero ODOL Nasional Tahun 2023'.

Pada kegiatan yang digagas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat) pada Kemenhub, Budi Setiadi, Anggota Komisi V DPR - RI Mulyadi dan Neng Eem Marhamah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanuddin beserta jajaran Dinas Perhubungan (Dishub).

Dalam kesempatan itu, Dirjen Perhubungan Darat pada Kemenhub, Budi Setiadi menyampaikan bahwa banyak kasus terjadi di lapangan, baik pemilik kendaraan maupun pengusaha yang sengaja memanjangkan kendaraannya sehingga menjadi over dimensi.

Padahal, jika kendaraan berubah, maka sudah otomatis tidak bisa lolos uji berkala.

Selain itu, pemerintah daerah pun juga kehilangan potensi pajaknya.

"Pemerintah sangat berkomitmen untuk menyelesaikan ODOL (over dimension overload) kendaraan sampai dengan tahun 2023.

Tujuannya jelas, kecelakaan lalu lintas dan rusaknya jalan ini akibat kendaraan yang over dimensi dan overload. Bahkan menimbulkan kerugian negara," katanya di kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Rabu (24/3/2021).

Menurut Budi, memodifikasi kendaran - kendaraan besar juga telah menyalahi ketentuan aturan yang berlaku.

Terlebih, dalam hal ini hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Oleh karenanya, kata Budi, di awal bulan nanti, pihaknya akan kembali melakukan perjanjian kerja sama antara Kemenhub, Kemendagri, Kemen-PUPR, dan juga Kapolri untuk penguatan mengenai ketentuan tersebut.

Halaman
12
Editor: Soewidia Henaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved