Breaking News:

PSBB Kembali Diperpanjang, Pemkot Bogor Tambah Kebijakan Baru

Pemerintah Kota Bogor kembali memperpanjang status Pembatasan Sosial Berskala Besar.

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Pemerintah Kota Bogor kembali memperpanjang status Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor diberlakukan sudah hampir satu tahun.

Hal tersebut berdasarkan surat persetujuan Menteri Kesehatan sebagaimana rekomendasi Gubernur Jawa Barat untuk diberlakuan secara serentak di Bodebek mulai pada tanggal 15 April 2020, dan sampai sekarang ini belum ada pencabutan dari Pemerintah Pusat.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta mengatakan Pemkot Bogor  telah menerbitkan lagi Surat Keputusan Wali Kota Bogor 440/Kep.224-Hukham/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perpanjangan ke 21 PSBB Berbasis Mikro dan Komunitas dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Bogor.

Surat tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Bima Arya dan diberlakukan sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai 5 April 2021.

Selain itu untuk kebijakan PPKM kata Alma Satgas Penanganan Covid-19 juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/1468-Huk.HAM tanggal 22 Maret 2021 yang merupakan amanat dari Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021.

"Pada point pembatasan kegiatan tingkat kota yang telah diberlakukan meliputi kapasitas dan jam operasional, secara khusus untuk kegiatan operasional di pusat perbelanjaan/mall diperkenankan sampai dengan pukul 21.00 WIB," katanya Jumat (26/3/2021).

Aturan itu juga termasuk dibuka kembalinya operasional bioskop tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang diizinkan oleh perangkat daerah terkait.

Dengan kebijakan dan aturan tersebut kata Alma kebijakan PSBMK senada dengan kebijakan PPKM sebagai strategi mengantisipasi membludaknya terpapar Covid-19 di Kota Bogor.

"Implementasi dalam pemantauan, pengawasan, penindakan dan evaluasi melalui Pos Penanganan Covid-19 Terpadu di tingkat Kelurahan dan RW yang merupakan kebijakan PPKM Berbasis Mikro akan melibatkan semua pihak agar pelaksanaan protokol kesehatan 5M dengan cara optimal," ujarnya.

Alma menambahkan saat ini kebijakan yang berlaku di Kota Bogor telah mencapai 197 dokumen, baik berupa Perwali, Kepwali, Intruksi, SE maupun SK.

"Semoga semua regulasi yang telah dikeluarkan ini dapat mengawal pelaksanaan pencegahan maupun penanganan Covid-19 di Kota Bogor," ujarnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved