Breaking News:

Kemendagri Berharap Kota Bogor Jadi Referensi Nasional SIPD

Ardian menjelaskan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 3 Agustus 2020 mengenai 5 Langkah Percepat Transformasi.

Istimewa/Pemkot Bogor
Ketua Dewan Pengurus APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Bima Arya menerima kunjungan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Kamis (1/4/2021) di Balaikota Bogor. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto berharap Kota Bogor menjadi referensi implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Indonesia.

“Saya berharap Bogor bisa menjadi referensi nasional untuk kota. Agar kalau sudah berjalan bisa direplikasi daerah lain,” kata Ardian Noervianto di Balai Kota Bogor, Kamis (1/4/2021).

Ardian menjelaskan, bahwa SIPD sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 3 Agustus 2020 mengenai 5 Langkah Percepat Transformasi Digital.

Kenapa ada SIPD. Menurutnya, jika di pemerintah daerah ada yang bermasalah hukum menyangkut korupsi, baik itu kepala daerah, DPRD dan ASN kecenderungannya dari wilayah administratif. Apalagi kalau levelnya sudah kepala daerah.

"Dalam perjalanannya, saya banyak melihat sebenarnya entah itu ASN, DPRD atau kepala daerah selalu dari wilayah administratif, karena mens reanya atau niatnya disana," ujar Ardian.

Padahal kata Ardian, sudah ada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Tapi rupanya pelaksanaan teknis belum dipahami oleh daerah atau 'aktornya'," sebutnya.

Karena itu, perlu adanya kanal yang mengamankan secara administratif, siapapun yang ber-APBD aman dan tidak bisa dipolitisasi.

Makanya di UU Nomor 23 tahun 2014 di salah satu pasal ada kalimat bahwa sistem informasi keuangan pembangunan harus tertuang dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah.

Tujuannya agar sistem informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah lainnya terintegrasi.

Halaman
123
Editor: Soewidia Henaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved