Breaking News:

Cegah Praktik Mafia Tanah, Sekelompok Aktivis di Bogor Dirikan Omnibus Law Watch

mekanisme Land Banking diperuntukan untuk penyedian tanah guna keperluan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Soewidia Henaldi
Istimewa
Omnibus Law Watch didirikan guna mempersiapkan teknis penyatuan atas kehadiran Bank Tanah (Land Banking) terhadap rasa keadilan pemerolehan tanah. 

Penerapan konsep Land Banking di Indonesia katanya dilaksanakan oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Namun, berbeda dengan pihak swasta yang berorientasi keuntungan, bagi pemerintah yang membangun pada lahan cadangan yang dimilikinya masih tetap membawa misi membangun perumahan bagi golongan miskin.

"Lalu akan bagaimana dengan Bank Tanah yang dicita-citakan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?. Kami berharap, bagaimanapun nantinya, aturan teknis diterapkan oleh pemerintah, maka seyogyanya tidak akan semudarat kondisi pertanahan saat ini lagi yang akan terjadi. Kami ingin memastikan hal tersebut,"paparnya.

Robinton Sitorus, anggota DPRD Kabupaten Bogor yang hadir dalam deklarasi Omnibus Law Watch menegaskan, dengan lahirnya Perkumpulan OmnibusLaw Watch, sebagai bukti hadirnya peran serta masyarakat terhadap model undang-undang baru yakni metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa substansi pengaturan yang berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Hal ini diharapkan menjadi jembatan, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton.

Apalagi karena OmnibusLaw Watch menurut anggota Komisi IV ini, tidak semata lahir untuk Undang-undang Cipta Kerja, namun terhadap semua model penggabungan regulasi ke depan.

"Inisiasi berdirinya OmnibusLaw Watch ini kami sadari adalah sebagai sesuatu titik kecil untuk bisa mengiringi perkembangan ke depan,"tegas wakil rakyat asal PDI Perjuangan ini.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved