Breaking News:

DPRD Kota Bogor Kebut Pembahasan Rapeda Pencegahan dan Penanggulangan Prilaku Penyimpangan Seksual

dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor kembali melanjutkan pembahasan tengang rancangan peraturan daerah (Raperda)

istimewa
DPRD Kota Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor kembali melanjutkan pembahasan tengang rancangan peraturan daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanggulan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).

Rapat Panitia Khusus (Pansus) Raperda P4S tersebut silakukan setelah melalui tahapan rapat dengar pendapat dengan mengundang berbaagai stalkholder dan elemen masyarakat pada 18 Januari 2021 lalu.

Pada rapat tersebut hadir Ketua Pansus Devie P Sultani yang juga Anggota Komisi lV DPRD Kota Bogor, Wakil Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) Sri Kusnaeni serta anggota pansus dan perwakilan dari Pemerintah Kota Bogor.

Dalam rapat tersebut dilakukan penyusunan bab yang belum terselesaikan dengan mengakomodir maaukan dari Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor sebagai perwakilan dari masyarakat.

Ketua Pansus Devie P Sultani yang juga Anggota Komisi lV DPRD Kota Bogor mengatakan ada sekitar tiga bab yang akan diselesaikan.

"Untuk final pembahasan setiap bab, kita akomodir dari dinas-dinas terkait masukan masukannya agar memberikan masukan yang betul-betul memiliki manfaat untuk warga Bogor," ujarnya, Rabu (21/4/2021) di DPRD Kota Bogor.

Salah satu yang dibahas kata Devie adalah mengenai sanksi yang akan dimasukan terkait pelanggaran Raperda P4S.

"Iya jadi apa yang mau kita rumuskan, sanksi apakah yang akan kita berikan, kemudian bagaiaman lebih kepada pencegahannya seperti apa jangan hanya sekedar menanggulangi atau mengobati tapi kita harus mau bagaiamana kita melakukan pencegahan itu dari sejak dini," ujarnya.

Karena kata Devie salah satu akibat dari penyakit masyaramat ini jyga menimbulkan keresahan dan kesehatan yang bisa juga membahayakan masyarakat.

"Penyimpangan seksual ini juga kan melanggar norma beragama juga norma kemanusian sudah pasti itu kita larang untuk bisa tumbuh di Kota Bogor komunitas apapun itu yang berbau LGBT tadi," ujarnya.

Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved