Breaking News:

Rapat Raperda Pansus Penyimpangan Seksual, DPRD dengan Pemkot Berjalan Alot Dipembahasan Sanksi

Penyusunan draft tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanggulan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S)

istimewa
DPRD Kota Bogor 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Penyusunan draft tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanggulan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) antara Pemkot Bogor dan Pansus DPRD Kota Bogor berlangsung alot.

Pembahasan tersebut sempat ramai ketika masuk kepada pembahasan mengenai sanksi.

Dalam Rapat Raperda P4S itu anggota pansus meminta masukan mengenai sanksi yang diberikan untuk para pelaku pelanggar Perda.

Dari panitia Pansus mengusulkan adanya sanksi adminiatratif ada pula yang mengusulkan sanksi sosial.

Namun saat meminta masukan dari Pemkot Bogor, pihakmya memberikan masukan bahwa jangan sampai pemberian sanksi melanggar Hak Asasi Manusia

Karena dalam pemberian sanksi atau penerapan aturan juga perlu menimbangkan asas asa.

Dalam kesempatan itu Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta juga menjelaskan bahwa setiap prilaku melanggar hukum juga sudah diatur dalam KUHP.

Sehingga pelanggar P4S ini juga bisa dikenakan undamg undang yang berlaku.

Pembahasan mengenai sanksi itu pun bergulir cukup panjang hingga akhirnya disepakati akan ada rapat lanjutan.

Halaman
123
Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved