Breaking News:

Pengawasan Mobilitas Masyarakat di Kota Bogor Diperketat

Demi menekan penyebaran kasus Covid-19, Satgas Covid-19 Kota Bogor membentuk Satgas Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang.

Pemkot Bogor
Wali Kota Bogor. Bima Arya Sugiarto - Demi menekan penyebaran kasus Covid-19, Satgas Covid-19 Kota Bogor membentuk Satgas Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Mobilitas warga di Kota Bogor diprediksi meningkat menjelang Idul Fitri. Demi menekan penyebaran kasus Covid-19, Satgas Covid-19 Kota Bogor membentuk Satgas Kewaspadaan Pemudik dan Pendatang.

Ada sekitar 15 ribu petugas gabungan yang akan memperketat pengawasan mobilitas warga hingga penyekatan pemudik.

Tercatat, hingga Senin (26/4/2021), jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Bogor mencapai 15.113 orang. Diantaranya masih sakit 555 orang, selesai isolasi/sembuh 14.313 orang dan meninggal 245 orang.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebut, dalam sepekan terakhir angka kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami kenaikan. Untuk itu, ia menyampaikan perlu ada penanganan yang serius agar tidak terjadi lonjakan.

“Ini tidak boleh main-main, harus disikapi dengan sangat serius. Jangan sampai terjadi ledakan gelombang kedua,” kata Bima Arya usai rapat bersama Forkopimda di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Senin (26/4/2021).

Klaster keluarga dan klaster luar kota kata Bima Arya, mendominasi kenaikan kasus Covid-19 di Kota Bogor. Selain itu, tingkat keterpaparan remaja dan lanjut usia (lansia) ikut naik. Untuk itu, unsur Pimpinan Forkopimda Kota Bogor, menyepakati pengawasan mobilitas warga akan lebih diperketat.

“Tindakan tegas akan diberlakukan bagi para pelanggar kerumunan di tempat-tempat umum. Bahkan tidak menutup kemungkinan diberikan sanksi juga berupa penyegelan, denda dan lain-lain bagi hotel, restoran serta tempat umum,” tegas Bima Arya.

Rapat tersebut juga dihadiri Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Dandim 0606 Kota Bogor Kolonel Inf. Roby Bulan, Dandenpom III/1 Siliwangi Bogor Letkol CPM Sutrisno, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Herry H Horo, Kepala Pengadilan Negeri Bogor Nenny Yulianny, dan OPD terkait serta pimpinan BUMD.

Dalam pertemuan ini juga dibahas secara teknis dan terinci terkait mekanisme koordinasi antisipasi arus mudik, baik masuk maupun keluar Kota Bogor, mulai dari sistem hingga sanksi yang akan diterapkan.

Hal lain yang disepakati adalah peningkatan pengawasan kapasitas di rumah ibadah, baik saat pelaksanaan ibadah sholat tarawih maupun pelaksanaan Sholat Idul Fitri.

Halaman
123
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved