Perlukah Sanksi Dalam Perda Penyimpangan Seksual? Begini Penjelasan Bagian Hukum Pemkot Bogor

Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama Pemkot Kota Bogor terus mematangkan penyusunan draft Raperda

Penulis: Lingga Arvian Nugroho | Editor: Damanhuri
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Kabag Hukum dan HAM Setda, Alma Wiranta di ruang kerjanya di Gedung Setda Kota Bogor Komplek Balaikota Bogor, Jumat (28/8/2020). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama Pemkot Kota Bogor terus mematangkan penyusunan draft Raperda Pencegahan dan Penanggulan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).

Hampir seluruh bab telah dibahas, namun masih ada pembahasan mengenai sanksi yang diberikan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved