Breaking News:

Belum Ada Tanda-Tanda Kemunculan DPC Partai Ummat di Kabupaten Bogor

Partai Ummat sudah resmi didirikan dan dideklarasikan sebagai partai baru di dunia perpolitikan Indonesia.

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Komisioner KPU Kabupaten Bogor, Hery Setiawan 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Partai Ummat sudah resmi didirikan dan dideklarasikan sebagai partai baru di dunia perpolitikan Indonesia.

Namun untuk di Kabupaten Bogor sementara ini masih belum ada tanda-tanda munculnya pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Ummat ini.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Herry Setiawan mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima pengajuan terkait DPC Partai Ummat di Kabupaten Bogor.

"Sampai sekarang KPU Kabupaten Bogor belum menerima draft kepengurusan atau SK kepengurusan dari Partai Ummat," kata Herry Setiawan kepada TribunnewsBogor.com, Minggu (2/4/2021).

Dia menjelaskan bahwa SK Kepengurusan baru partai di Bumi Tegar Beriman ini memang harus diserahkan ke KPU Kabupaten Bogor baik partai lama maupun baru.

Khususnya jelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang.

Hal ini, kata dia, menjadi kewajiban KPU untuk melayani termasuk masuknya draft kepengurusan partai baru seperti Partai Ummat.

"Kalau SK Kepengurusan itu minimalnya ada ketua, bendahara, sekretaris. Kalau itu sudah ada bagi partai baru bisa diserahkan ke KPU. Tapi biasanya mereka akan menyiapkan sampai lengkap dulu baru kemudian diserahkan," kata Herry.

Selain itu, kata dia, batas waktu pengajuan berkas kepengurusan partai ini tidak ada batas waktu khusus sampai perkiraan pada 2022 mendatang sebagai tahapan awal jelang Pemilu 2024.

Setelah berkas masuk, nantinya pihak KPU Kabupaten Bogor akan melakukan verifikasi.

"Tak ada batas waktu, sampai kemudian nanti tahapan Pemilu 2024 perkiraan kami dimulai pada Agustus 2022. Sampai Agustus 2022 nanti ada namanya verifikasi partai politik atau pendaftaran partai politik. Semua partai yang baru maupun yang lama harus diverifikasi ulang pada tahapan awal Pemilu 2024," ungkapnya.

Penulis: Naufal Fauzy
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved