Breaking News:

Daftar PO Bus yang Diizinkan Pemerintah Layani Mudik Lebaran 2021, Jumlahnya Terbatas

Kemenhub akan membatasi jumlah kendaraan bus yang melakukan pelayanan untuk mudik lebaran 2021

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
iustrasi - Bus Mudik di Terminal Baranangsiang. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) akan membatasi jumlah kendaraan bus yang melakukan pelayanan untuk pengguna jasa yang dikecualikan pada larangan mudik 6-17 Mei 2021

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyebutkan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan Organisasi Angkutan Darat ( Organda) terkait komposisi pembatasan jumlah ini.

"Pembatasan jumlah bus yang dibatasi pada periode larangan mudik ini, salah satunya menggunakan stiker khusus angkutan mudik yang akan ditempel di bus," ucap Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (1/5/2021).

Stiker ini memperbolehkan angkutan bus untuk melakukan perjalanan pada periode mudik lebaran.

Meski begitu, lanjut Budi, persyaratan yang diharuskan kepada para penumpang untuk melakukan perjalanan harus sesuai dan juga lengkap.

"Kemudian untuk bus yang tidak ada stikernya, sebetulnya tidak boleh jalan nantinya. Cuma nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait hal ini," ujar Budi.

Baca juga: Jelang Larangan Mudik, Penumpang Bus AKAP di Terminal Baranangsiang Kota Bogor Meningkat 3,2 Persen

Baca juga: Detik-detik Pemuda di Cianjur Bakar Kekasihnya, Kondisi Korban Kritis, Pelaku Buron

BPTJ Hentikan Operasional Bus AKAP dan AKDP 6-17 Mei 2021

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada pada periode larangan mudik 6-17 Mei 2021 akan menghentikan sementara layanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Kepala BPTJ Polana Pramesti mengatakan, selama periode larangan mudi layanan Bus AKAP dan AKDP di terminal bus tipe A di wilayah Jabodetabek akan dihentikan sementara.

"Kebijakan ini penghentian sementara operasional Bus AKAP dan AKDP berlaku untuk semua terminal tipe A yang berada dalam pengelolaan BPTJ ataupun Pemerintah Daerah," ucap Polana dalam diskusi virtual, Kamis (30/4/2021).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved