Breaking News:

Persiapan Pengamanan Lebaran, Bima Arya Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2021

Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Polresta Bogor Kota menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya Tingkat Kota Bogor.

Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Istimewa/Pemkot Bogor
Di hadapan para peserta apel, Bima Arya membacakan amanat Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Polresta Bogor Kota menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya Tingkat Kota Bogor di Lapangan Mako Polresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Rabu (5/5/2021).

Operasi Ketupat Lodaya Tahun 2021 akan dilaksanakan Polri selama 12 hari kedepan, mulai dari 6 sampai 17 Mei 2021.

Apel yang juga digelar serentak di seluruh Indonesia, diikuti personil gabungan kepolisian, TNI dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Bertindak sebagai komandan apel, Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Inf Roby Bulan.

Di hadapan para peserta apel, Bima Arya membacakan amanat Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2021, baik aspek personel maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda dan mitra kamtibmas lainnya," katanya.

Dalam amanatnya Kapolri menyebutkan, tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03 %. Disebabkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat di akhir bulan suci Ramadhan menjelang Idul Fitri.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan larangan mudik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui berbagai macam pertimbangan, yaitu pengalaman terjadinya tren kenaikan kasus setelah pelaksanaan libur panjang, termasuk peningkatan kasus sebesar 93% setelah pelaksanaan libur idul fitri pada tahun lalu.

“Walau begitu keinginan masyarakat untuk mudik susah ditahan," ujarnya.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), apabila pemerintah tidak melaksanakan larangan mudik maka akan terjadi pergerakan orang sebesar 81 juta, namun setelah diumumkan larangan mudik masih terdapat 7 persen atau 17,5 juta orang yang akan tetap mudik.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved