21 Mei Jadi Sejarah, Soeharto Tak Berdaya Digulingkan Mahasiswa Setelah 32 Tahun Berkuasa

Aksi mahasiswa yang semula dilakukan di dalam kampus, kemudian beralih ke luar kampus setelah Soeharto terpilih sebagai presiden untuk periode ketujuh dalam Sidang Umum MPR 10 Maret 1998.

Ekonomi Indonesia saat itu pun kian terpuruk setelah nilai rupiah jatuh dan harga-harga kian mahal.

Baca juga: Video 59 Detik Ibu Kadus Muda di Atas Ranjang Bikin Heboh, Kades: Diduga Dibuat Setelah Dia Dilantik

Aksi mahasiswa dibalas dengan kekerasan oleh ABRI. Bukan tuntutan perbaikan ekonomi saja yang diinginkan mahasiswa namun pergantian kepemimpinan nasional.

Dilansir dari dokumentasi Kompas, aksi mahasiswa di Yogyakarta yang ditangani represif oleh aparat keamanan pada 8 Mei 1998 menyebabkan tewasnya Moses Gatutkaca. Mahasiswa Universitas Sanata Dharma itu meninggal akibat pukulan benda tumpul.

Tragedi kembali terjadi saat aparat mengatasi demonstrasi mahasiswa dengan kekerasan pada 12 Mei 1998.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat ditembak peluru tajam milik aparat keamanan.

Aksi penembakan peluru karet dan peluru tajam serta pemukulan oleh aparat keamanan juga menyebabkan lebih dari 200 orang terluka.

Baca juga: Kades Sukawening Berencana Bangun Jembatan Darurat Usai Akses 2 Desa Putus Karena Banjir

Sehari kemudian, pada 13-15 Mei 1998, terjadi sebuah kerusuhan bernuansa rasial di Jakarta dan sejumlah kota besar.

Pada 18 Mei 1998, aksi mahasiswa dalam jumlah akbar berhasil menguasai gedung DPR/MPR. Saat itulah, posisi Soeharto semakin terpojok. Sebab, pada hari itu juga pimpinan DPR/MPR yang diketuai Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Namun, Soeharto berusaha melakukan perlawanan.

Salah satunya menawarkan pembentukan Komite Reformasi sebagai pemerintahan transisi hingga dilakukannya pemilu berikutnya.

Soeharto pun menawarkan sejumlah tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid untuk bergabung. Namun, sejumlah tokoh yang ditemui Soeharto pada 19 Mei 1998 itu menolak.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais saat itu juga mempermasalahkan ketidakjelasan kapan pemilu itu akan dilakukan.

Menurut Amien Rais dan sejumlah tokoh, Komite Reformasi merupakan cara Soeharto untuk mengulur waktu dan tetap berkuasa.

Soeharto semakin terpukul setelah 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menolak bergabung dalam Komite Reformasi atau kabinet baru hasil reshuffle.