Bivitri Anggap TWK Upaya Mematikan KPK, Masinton Pasaribu Curiga Ada Pengelompokan di Institusi

Politikus PDIP Masinton Pasaribu justru menganggap tak lolosnya 75 pegawai KPK merupakan konsekuensi yang harus dihadapi atas Undang-Undang nomor 19 t

Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Yuyun Hikmatul Uyun
Youtube Najwa Shihab
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti dan Politikus PDIP Masinton Pasaribu dalam acara Mata Najwa 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti menganggap Tes Wawasan Kebangsaan ( TWK ) merupakan upaya pelemahan KPK.

Meski begitu, Politikus PDIP Masinton Pasaribu justru menganggap tak lolosnya 75 pegawai KPK merupakan konsekuensi yang harus dihadapi atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2019.

Presiden Jokowi sudah mengintruksikan untuk tidak menyingkirkan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Meski begitu, dari 75 pegawai KPK hanya 24 yang dinyatakan bisa diselamatkan atau dibina kembali.

51 lainnya, disebut-sebut sudah masuk dalam daftar merah dan tak bisa lagi diselamatkan.

Melihat hal tersebut Masinton Pasaribu menilai keputusan itu bukan sebagai bentuk pembangkangan.

"Tidak pembekangan, tidak diberhentikan, tidak soal like or dislike tadi,

kemudian dicoba dicari jalan keluarnya kan itu arahan presiden," kata Masinton dalam acara Mata Najwa dikutip TribunnewsBogor.com dari akun Youtube Najwa Shihab.

Masinton Pasaribu mengatakan mungkin dengan terpilihnya 24 pegawai merupakan jalan keluar seperti intruksi Presiden Jokowi.

"Saya tidak tahu seumpama dari 75 kemudian 24 dinyatakan bisa dibina 51nya tidak maka itu sebagai jalan keluar,

atau mungkin jalan keluar lainnya bisa ditawarkan menjadi Undang-Undang ASN itu unsurunya itu PNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja," kata Masinton.

Masinton kembali menekankan pemilihan 24 pegawai dari 75 yang tak lolos TWK bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap Presiden Jokowi.

"Saya tidak melihat itu pembangkangan karena sudah dilakukan tahapan tadi itu dari 75 ternyata ada 24, 51 tidak memenuhi syarat," kata Masinton.

Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu saat mengenakan kaos polo seragam pansus dalam rapat pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017)
Anggota Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu saat mengenakan kaos polo seragam pansus dalam rapat pansus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017) (Kompas.com/Nabilla Tashandra)

Masinton Pasaribu justru menyarankan agar 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK bisa mengajukan gugatan.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved