Hasto Sebut SBY Dijuluki Bapak Bansos, Rachland Nashidik Sindir PDIP: Coba Tanya Mensos Juliari

Rachland Nashidik mengatakan bansos bagi PDIP justru menjadi instrumen elektoral. Ia pun menyinggung soal kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari

Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Ardhi Sanjaya
Kolase/TribunWow.com/Twitter
Hasto Kristiyanto - Rachland Nashidik 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Politisi Partai Demokrat menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut SBY dijuluki sebagai bapak bansos.

Rachland Nashidik mengatakan bansos bagi PDIP justru menjadi instrumen elektoral.

Ia pun menyinggung soal kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut ada yang menjuluki SBY sebagai bapak bansos.

Hal itu diutarakan Hasto dalam diskusi daring bertajuk Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024 pada Jumat (28/5/2021).

Awalnya Hasto menyinggung soal perjanjian batu tulis antara PDIP dan Gerindra tahun 2009.

"Kalau prasasti batu tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo Mega, ya Pemilu sudah selesai 2009, sehingga syarat jalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti saat itu kita kalah," kata Hasto seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Meskipun sekarang karena konflik internal Demokrat mulai ada suara yang gugat kemenangan pemilu 2004 2009 itu ternyata penuh dengan manipulasi," lanjutnya.

Menurut Hasto, SBY yang saat itu sebagai calon presiden petahana menerapkan politik bansos.

Hal itu juga didasari dari penelitian seorang pakar asing sehingga menjuluki SBY sebagai bapak bansos Indonesia.

"Pada 2009 saya jadi saksi bagaimana manupulasi DPT itu dilakukan bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada yang juluki SBY itu bapak bansos Indonesia. Karena penelitian Markus Mietzner, Februari 2009 ada dana 2 miliar US dolar yang dipakai untuk politik bansos," ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020). (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

"Karena meniru strategi Thaksin, politik populism yang kemudian menyandera APBN kita. Kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah Indonesia bagaimana berlomba adakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral tapi mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang," pungkas Hasto.

Lewat akun Twitternya, Rachland Nashidik menanggapi pernyataan Hasto.

Rachland mengatakan bagi PDIP bansos justru menjadi instrumen elektoral.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved