Breaking News:

Rakor APEKSI dan APKASI, Bahas Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Rapat koordinasi perdana digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Istimewa/Pemkot Bogor
Rapat koordinasi perdana digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jakarta, Senin (31/5/2021). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Rapat koordinasi perdana digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jakarta, Senin (31/5/2021). Dalam pertemuan tersebut disepakati sejumlah langkah dan masukan-masukan dalam menyikapi sejumlah agenda pemerintah pusat.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya beserta jajaran dan Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan beserta jajaran.

Sejumlah isu strategis di daerah terkait tata kelola pemerintahan dibahas. Mulai dari implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Online Single Submission (OSS), Undang Undang Cipta Kerja hingga penyederhanaan birokrasi.

“Kami APEKSI dan APKASI menyepakati untuk menyelaraskan langkah-langkah bersama, menyikapi beberapa agenda besar pemerintahan yang memerlukan dukungan, tidak saja sosialisasi tapi juga implementasinya. Seperti terkait SIPD, OSS, UU Ciptaker, dan penyederhanaan birokrasi,” ungkap Bima Arya, usai rakor tersebut.

APEKSI dan APKASI, lanjutnya, sepakat untuk membangun komunikasi yang intens, saling berkomunikasi untuk menjadi jembatan kepada pemerintah pusat dan memastikan bahwa implementasi tidak bermasalah.

“Langkah Taktis kita menyusun poin-poin untuk kemudian kita surati dan kemudian kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Ada sekretariat bersama APEKSI dan APKASI menyusun list terkait dengan isu-isu tadi. Setelah itu kita akan membangun langkah substantif, dan langkah strategis lainnya,” jelas Bima.

Bima Arya berharap, dengan sinerginya APEKSI dan APKASI akan menghasilkan masukan dan gagasan yang matang sehingga pada implementasinya nanti tidak menimbulkan persoalan.

“Kalau kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin. APEKSI saja mereprentasikan sekitar 70 juta populasi penduduk Indonesia dan sekitar 200 triliun APBD. Ditambah, APKASI sekitar 200 juta penduduk Indonesia dan lebih banyak lagi APBD,” katanya.

“Mari kita yakini, kita ingin didengar bukan sebatas kepentingan kita sebagai personal. Tetapi ada konstituen kita, ada kebaikan, ada kemaslahatan disitu. Selama ini seolah-olah kita hanya menjadi target sosialisasi saja. Pemerintah pusat sudah punya rumusan, tiba-tiba minta tolong difasilitasi untuk menyampaikan ini dan itu. Padahal begitu kita lihat bermasalah dalam aspek konsep, jadi belum matang. Kita pasang badan, kita yang ngomong, kita yang dibully. Ini problem,” tambahnya.

Meski demikian, kata Bima, bukan berarti pemerintah daerah selalu menolak kebijakan pemerintah. “Bukan menolak kebijakan pusat, tidak. Kita ini bagian dari pemerintah pusat. Tapi alangkah lebih baik kita sempurnakan bersama-sama,” imbuhnya.

Rapat koordinasi perdana digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jakarta, Senin (31/5/2021).
Rapat koordinasi perdana digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jakarta, Senin (31/5/2021). (Istimewa/Pemkot Bogor)

Di tempat yang sama, Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, dalam momen hari jadi APKASI dan APEKSI ke-21 ini menjadi suatu hal yang positif di mana asosiasi pemerintah daerah bisa saling sinergi.

“Pertemuan ini selain silaturahmi, juga urun rembug terhadap isu strategis dan aktual tata kelola pemerintahan daerah yang sedang kita hadapi bersama. Dengan pertemuan awal ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat,” kata Riska.

Catatan-catatan dalam pertemuan ini, lanjut Riska, akan diteruskan melalui kementerian terkait, bahkan Presiden Joko Widodo. “Permasalahan yang kita hadapi cukup banyak, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Kemudian tentang penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemda yang akan berdampak terhadap kondisi jabatan fungsional yang belum merata dan timbul demotivasi pegawai,” jelasnya.

“Kemudian Implementasi SIPD belum berjalan secara maksimal akibatnya pencairan DPA tahun 2021 mengalami keterlambatan dan tidak bisa diproses. Mungkin di beberapa daerah ada yang maksimal SIPD ini, tapi ada juga yang terkendala SDM, terkendala jaringan di daerah-daerah terluar,” pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved