Breaking News:

Kebutuhan Meningkat, Kebijakan Pengembangan Industri Alat Kesehatan dalam Negeri Sudah berjalan Baik

Salah satu kebutuhan perbekalan kesehatan yang kebutuhannya meningkat adalah alat kesehatan.

Editor: Vivi Febrianti
thinkstockphotos
dokter dan stetoskopnya 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM — Indonesia dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan akan kesehatan meningkat,
ditambah dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satu kebutuhan perbekalan kesehatan yang kebutuhannya meningkat adalah alat kesehatan.

Akan tetapi, saat ini alat kesehatan yang beredar di Indonesia 90% merupakan alat kesehatan impor.

Terus meningkatnya kebutuhan dan besarnya pasar alat kesehatan serta program Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka Pemerintah menetapkan industri alat kesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan.

Berdasarkan penelitian mahasiswi Stikes Indonesia Maju, Implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalan cukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

“Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena dalam implementasi kebijakan tersebut masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain dari segi SDM dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri,” kata mahasiswi Stikes Indonesia Maju, jurusan Kesehatan Masyarakat, Ikrila.

Ia mengatakan, implementasi kebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri sudah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal karena dalam implementasi kebijakan tersebut masih banyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

“Yang sudah berjalan cukup baik antara lain komunikasi, komitmen pemerintah dari tingkat yang paling atas, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan,” kata dia.

Sedangkan kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain dari SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan masih kurang.

“Masih ada pelaksana yang belum membuat panduan atau SOP untuk melaksanakan kebijakan ini di tempatnya serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalam negeri, baik dari sisi investasi di industri maupun penggunaannya,” jelasnya.

Untuk itu, para pelaksana kebijakan terus melakukan komunikasi dan koordinasi terus menerus, salah satunya dengan pertemuan secara berkala antar pelaksana kebijakan.

Selain itu dilakukan sosialisasi dan promosi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah serta asosiasi dan/atau organisasi terkait sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Lalu, selain Kementerian/Lembaga yang ditunjuk dalam Inpres No.6 tahun 2016, dibutuhkan juga kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved