Breaking News:

Hari Jadi Bogor 539

Sejarah DPRD Kota Bogor dari Masa ke Masa

cikal bakal Kota Bogor adalah Pakuan Pajajaran yang merupakan Ibukota Kerajaan Hindu di Jawa Barat.

Editor: Soewidia Henaldi
DPRD Kota Bogor
Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Tanahsareal, Kota Bogor. 

Bahkan, status Buitenzorg (Kota Bogor) tidak hanya sebatas itu saja, menyusul keputusan pemindahan pusat admisitratif Hindia Belanda ke kota ini dengan didirikannya kantor Algemeene Secretarie pada tahun 1888.

Pada tahun 1905 adalah sebuah episode baru dalam perkembangan Buitenzorg (Kota Bogor),  karena sejak tahun itu, Buitenzorg secara administratif resmi lepas dari Batavia dan diberikan otonomi tersendiri berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.208 tahun 1905.

Sejak saat itu pula secara resmi berdiri sebuah pemerintahan otonom yakni sebuah Stadsgemeente  (Pemerintah Kota).

Adanya surat penetapan tersebut menjadikan Bogor sebagai salah satu pemerintahan kota yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari Kota Bandung yang baru ditetapkan sebagai Stadsgemeente satu tahun kemudian (1906). 

Gemeente Buitenzorg dengan seorang Burgemeenter (Wali Kota) kala itu yakni  Mr. Bagchus (1920 – 1927) dan corak pemerintahan ini berlangsung sampai dengan masa Pendudukan Jepang.

Ketua DPRD Kota Bogor dari masa ke masa
Ketua DPRD Kota Bogor dari masa ke masa (DPRD Kota Bogor)

Sejak proklamasi kemerdekaan RI (17 Agustus 1945) disusul periode revolusi, kota-kota otonom diseluruh Indonesia termasuk Bogor pada umumnya diduduki Belanda.

Pada tahun itu pula terbitlah Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang pemerintahan yang erat kaitannya dengan pemerintahan daerah.

Menurut catatan sejarah tentang Kota Bogor, bahwa Wali kota Bogor yang pertama kali bertugas me­mim­pin pemerintahan setelah terbentuknya Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1945 adalah R. Odang Prawiradirja. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,  Gemeente Buitenzorg ber­ganti nama menjadi Pemerintah Kota Besar Bogor.

Lalu kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, nama Peme­rintah Kota Besar berubah menjadi Pe­­merintah Kota Praja.

Berikutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menetapkan penggantian nama Pemerintah Kota Praja menjadi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II, kemudian kembali berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,  Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II menjadi Pemerintah Kota sampai dengan sekarang.

Sumber artikel : Sekretariat DPRD Kota Bogor

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved