Hari Jadi Bogor 539

Sekilas DPRD Kota Bogor Sejak Awal Kemerdekaan hingga Masa Reformasi

Pada tahun awal kemerdekaan lembaga legislatif sesungguhnya telah lahir berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan daerah. 

DPRD Kota Bogor
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Masa Bhakti 2019 - 2024 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 ini secara resmi mencabut  Undang-undang (Ordonantie) Pembentukan Kota Surabaja (Stbl. 1928 No. 504), Kota Malang (Stbl. 1928 No. 501), Kota Madiun (Stbl. 1928 No. 449), Kota Kediri (Stbl. 1928 No. 498), Kota Semarang (Stbl. 1929 No. 390), Kota Pekalongan (Stbl. 1929 No. 392), Kota Bandung (Stbl. 1926 No. 369), Kota Bogor (Stbl. 1926 No. 368), Kota Cirebon (Stbl. 19 No. 370), Kota Jogjakarta (Undang-undang No. 17 tahun 1947) dan Kota Surakarta (Undang-undang No. 16 tahun 1947).

Ketua DPRD Kota Bogor dari masa ke masa
Ketua DPRD Kota Bogor dari masa ke masa (DPRD Kota Bogor)

Undang-Undang tersebut juga menetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kota Besar dan jumlah Anggota DPRDS  Kota Besar, yakni :

1. Kota Surabaya terdiri dari 25 kursi , 2. Kota Malang (20 Kursi), 3. Kota Madiun (15 Kursi), 4. Kota Kediri (15 Kursi), 5. Kota Semarang (25 Kursi), 6. Kota Pekalongan (15 Kursi), 7. Kota Bandung (25 Kursi), 8. Kota Bogor (15  Kursi), 9. Kota Cirebon (15 Kursi), 10. Kota Yogjakarta (20 Kursi), dan 11. Kota Surakarta (21 Kursi).

Para anggota DPRDS Kota Besar tersebut yang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama pa­da tanggal 15 Juli 1955.

Pada Periode tahun 1950 sampai dengan  15 Juli Tahun 1955, DPRDS Kota Bogor  dengan jumlah kursi sebanyak 15 Kursi dan sebagai Ketua  adalah Soejono.

Pada tahun 1955 yaitu setelah Pemilihan Umum pertama yang dilakukan pada 29 September 1955, sebagai tindaklanjut dari upaya untuk mewujudkan DPRD atas dasar pemilihan itu, pemerintah menerbitkan   Undang-Undang No. 19 Tahun 1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. 

Pada kurun waktu tahun 1957-1960 jumlah anggota DPRD Kota Bogor tetap sebanyak 15 orang.

Pada masa  Orde Lama sampai dengan tahun 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD.

DPRD dalam menjalankan tugasnya ber­tanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan, bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tandatangan atau pengesahan dari Kepala Daerah.

Ini berarti kedudukan DPRD di bawah Kepala Daerah.

DPRD Kota Bogor dulu dan sekarang.
DPRD Kota Bogor dulu dan sekarang. (DPRD Kota Bogor)

Menurut keterangan yang berhasil dihimpun bahwa, pada periode tahun 1960 - 1967, DPRD Kota Bogor  dipimpin oleh ang­gota tertua yakni Mangarai Tampubo­lon.

Selanjutnya pada periode 1967 - 1971 DPRD Kota Bogor diketuai oleh Zaenal Abidin de­ngan jumlah anggota sebanyak  15  orang dan berkantor di Jalan Merdeka (kini menjadi Kantor Korem 061 Suryakancana).

Seiring dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi juga perubahan dalam kedudukan DPRD.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved