Breaking News:

Paparkan Kebijakan UMKM ke Komisi XI DPR RI, Bima Arya Bahas Kelembagaan dan Kapasitas

ima Arya memaparkan kebijakan dan strategi UMKM serta sinergi yang dikembangkan Bank Indonesia (BI) di Kota Bogor.

Istimewa/Pemkot Bogor
Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik masa persidangan V tahun sidang 2020-2021 ke Kota Bogor 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik masa persidangan V tahun sidang 2020-2021 ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat di Pullman, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jumat (4/6/2021) yang turut dihadiri Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Pada kesempatan itu, Bima Arya memaparkan kebijakan dan strategi UMKM serta sinergi yang dikembangkan Bank Indonesia (BI) di Kota Bogor.

"Jadi ada dua masalah besar yang dihadapi pemerintah terkait UMKM yakni kelembagaan dan kapasitas," ujar Bima Arya.

Bima Arya mengatakan, ia sering kali dipusingkan dengan koordinasi lintas instansi.

Pasalnya, ada tiga dinas terkait UMKM di Kota Bogor yakni Disparbud, Disperindag dan Diskop UMKM.

Hal ini membuat pendataan UMKM tak kunjung selesai.

"Dinas ini mendata kerajinan, dinas ini mendata kuliner jadi tidak selesai-selesai. Akhirnya diputuskan pendataan cukup satu pintu saja," ujarnya menambahkan.

Selain itu, masalah pemetaan seringkali menjadi masalah, karena pemetaan dan pendataan UMKM ini berdampak pada pembinaan berkelanjutan yang tentu saja dibutuhkan data solid yang valid.

"Ketika pendataan salah, maka target yang potensial tidak tersentuh. Sebaliknya, yang tidak potensial disentuh, padahal Pemkot membutuhkan anak-anak muda yang membuat Start Up sendiri dan itu yang harus kami temukan," terangnya.

Bima Arya melanjutkan, masalah kedua yakni kapasitas. Harus diakui Dinas mempunyai banyak keterbatasan, mulai dari keterbatasan keahlian dan waktu karena adanya rotasi mutasi.

Halaman
12
Editor: Soewidia Henaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved